Serapan gas US$ 6 per MMBTU belum optimal, pemerintah siap evaluasi

Rabu, 24 Maret 2021 / 20:21 WIB

ILUSTRASI. Serapan gas industri dengan harga khusus masih minim

Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Komisi VII DPR RI bakal melakukan evaluasi pasca serapan gas untuk industri dengan harga US$ 6 per MMBTU dinilai belum optimal.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji memastikan pihaknya bersama Kementerian Perindustrian bakal melakukan evaluasi untuk industri penerima manfaat terlebih kebijakan ini telah berlaku hampir setahun penuh.

"Memang kami ini perlunya koordinasi yang baik dengan Kemenperin bahwa industri yang menyerap gas khusus melaporkan dampaknya selama setahun ini, kalau tidak 100 persen tidak terserap melaporkan masalahnya apa, sangat di sayangkan. saya perlu setuju melakukan evaluasi dengan Kemenperin," ujar Tutuka dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (24/3).

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mengungkapkan serapan gas dengan harga khusus US$ 6 per million british thermal unit (MMBTU) untuk sektor industri baru mencapai 61%.

Realisasi ini dinilai masih tergolong rendah. Untuk itu, Direktur Utama PGN Suko Hartono berharap penyerapan gas sektor industri dapat lebih dioptimalkan.

Adapun, besaran serapan 61% tersebut setara dengan 229,4 billion british thermal unit per day (BBTUD) dari total volume yang dialokasikan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 89 Tahun 2020 sebesar 374 BBTUD.

Anggota Komisi VII Ridwan Hisjam mengusulkan agar evaluasi dilakukan demi menjamin pelaksanaan program tepat sasaran.

"Perlu ditinjau kembali apakah ini tepat sasaran atau tidak," kata dia.

Ridwan mengungkapkan masih ada sejumlah industri yang belum menerima manfaat penurunan harga gas namun tetap mampu menjalankan produksi dengan optimal.

Senada, , Anggota Komisi VII Ratna Juwita Sari berpendapat para penerima manfaat penurunan harga gas justru tidak mengoptimalkan fasilitas yang diberikan.

"Kami melihat banyak perusahaan yang mendapatkan dispensasi terkait harga gas ini malah seperti tidak memaksimalkan performance mereka, malah mereka membebani," tegas Ratna.