Reporter: Febrina Ratna Iskana | Editor: Rizki Caturini
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keberhasilan Presiden Joko Widodo mencanangkan Program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga ternyata tidak bisa diikuti oleh keberhasilan pemerintah mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam catatan, pencapaian target program BBM Satu Harga tahun ini terancam gagal.
Hingga pertengahan Oktober 2017, pemerintah dengan PT Pertamina (Persero) hanya mampu membangun 26 titik penyalur. Sementara itu, Badan Pengawas Hilir (BPH) Migas mencatat hingga akhir Desember baru akan ada 14 lembaga penyalur yang siap beroperasi.
Sebanyak enam lembaga penyalur akan diresmikan pada Oktober-November 2017 ini, yaitu SPBU Kompak Kec. Kabaruan Sulawesi Utara, SPBU Kompak Nusa Penida Bali, SPBU Kompak Kec.Oksibil Papua, SPBU Kompak Suasapor Papua Barat, SPBU Mini Biduk Biduk Kalimantan Utara, dan SPBU Pangeran Timur Natuna Kepulauan Riau.
Pada Desember 2017 nanti akan diresmikan lagi delapan titik lembaga penyalur. Kedelapan SPBU tersebut akan dioperasikan di SPBU Kompak Kec. Una Una Sulawesi Tengah, SPBUN Kec.Bungur Kepulauan Riau, SPBU Kompak Kec. Lahomi Sumatera Utara, SPBU Mini Kec. Tanjung Palas Kalimantan Utara, SPBU Mini Seimenggaris Kalimantan Utara, SPBU Kompak Kec. Wangi-Wangi Selatan Sulawesi Tenggara, SPBU Atambua Nusa Tenggara Timur, dan SPBU Konawe Sulawesi Tenggara.
Dengan begitu hingga akhir tahun hanya ada 40 lembaga penyalur yang siap beroperasi. Pemerintah sendiri menargetkan pada tahun ini bisa dibangun 54 titik lembaga penyalur untuk menyukseskan program BBM Satu Harga.
Sementara itu sebanyak 14 lembaga penyalur terancam gagal dibangun tahun ini karena terkendala berbagai masalah. Bahkan BPH Migas mencatat dari 14 lembaga penyalur yang ditargetkan dibangun tahun ini hanya ada tiga lembaga penyalur yang sudah dalam tahap konstruksi.
Ketiga lembaga penyalur tersebut terdiri dari SPBU Kompak di Distrik Mindiptana Papua yang pembangunannya baru mencapai 15%, SPBU Kompak Distrik Waropen Bawah dengan status konstruksi mencapai 10%, dan SPBUN Type A di Kec. Inawatan Papua Barat dengan konstruksi mencapai 5%.
Sementara itu, 11 titik lembaga penyalur belum memulai konstruksi lantaran belum adanya izin dari pemerintah daerah. "Ada 14 lagi yang masih dalam proses. Ada yang izinnya belum selesai, ada yang baru membangun 10%," ujar Anggota Komite BPH Migas Hendry Achmad pada Rabu (18/10).
Sebanyak 11 lembaga penyalur tersebut terdiri dari SPBU Kompak Enggano Bengkulu, SPBU Modular Nonggunong Jawa Timur, SPBU Kompak Kec. Liang Sulawesi Tengah, SPBU Kompak Distrik Kepulauan Aruri Papua, SPBU Kompak Kec.Gido Nias Sumatera Utara (Sumut), SPBU Kompak Kec Bawolato Nias Sumut, SPBU Kompak Sipora Utara Sumatera Barat. Kemudian SPBUN Type A Kec. Jemaja Kepulauan Riau, SPBUN Type A Kec Tambelan Kepulauan Riau, SPBUN Type A Kec Serasan Kepulauan Riau, dan SPBU Kompak Kecamatan Puring Kencana Kalimantan Barat.
Selain masalah perizinan, kesebelas titik penyalur BBM Satu Harga tersebut pun nyaris tidak berjalan karena tidak adanya investor setempat yang bersedia diajak bekerja sama dengan Pertamina untuk membangun lembaga penyalur. Hendry bilang margin yang kecil menjadi masalah utama bagi investor untuk ikut membangun lembaga penyalur di daerah.
Makanya Hendry bilang Pertamina secara khusus menberikan tambahan margin menjadi Rp 7.000 per liter bagi investor yang mau membangun lembaga penyalur di Papua. "Pemerintah juga lagi berpikir bagaimana memberikan rangsangan bagi calon-calon investor ini," katanya.
Selain itu, BPH Migas juga mengusulkan agar biaya investasi pembangunan lembaga penyalur bisa ditekan. Caranya dengan membangun lembaga penyalur hanya sebesar Pertamini yang untuk membangun infrastrukturnya hanya membutuhkan dana kira-kira Rp 20 juta.
Hendry mencontohkan lembaga penyalur di Sumbawa hanya membutuhkan biaya investasi Rp 75 juta. Sementara untuk membangun satu lembaga penyalur seperti SPBU Kompak dibutuhkan dana hingga Rp 200 juta.
Dengan cara tersebut Hendry bilang sebelas lembaga penyalur tersebut sudah memiliki investor. Makanya Hendry masih optimis target 54 lembaga penyalur bisa terbangun di akhir tahun.
Terakhir, BPH Migas juga telah membangun enam sub penyalur yang tidak masuk dalam program BBM Satu Harga. BPH Migas mengusulkan keenam sub penyalur tersebut bisa dimasukan sebagai pengganti lembaga penyalur yang kemungkinan tidak terbangun tahun ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
