Reporter: Dea Chadiza Syafina, Maggie Quesada Sukiwan | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, perlu ada desain yang tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan perumahan. Berdasarkan survei sosial ekonomi nasional (Susenas), sebanyak 12,5 juta rumah tangga belum memiliki rumah.
Berdasarkan data mentah ini, kata Bambang, teridentifikasi sebagai permintaan rumah. Dari total kebutuhan rumah itu, sebanyak 54% masyarakat yang belum memiliki rumah berada di perkotaan, dan sisanya berada di desa.
Menurut Bambang, dari dana yang dialirkan pemerintah melalui FLPP sebesar Rp 15 triliun, hanya cukup untuk mendanai 340.000 unit rumah. Lalu ada anggaran kementerian yang sebesar Rp 5,1 triliun, juga hanya cukup untuk memfasilitasi 50.000 unit rumah.
Sementara itu, pemerintah tahun ini memiliki program untuk membangun satu juta rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ini artinya, pemerintah masih kekurangan biaya untuk membangun sekitar 543.000 rumah.
Jika diasumsikan satu unit rumah murah seharga Rp 88 juta, maka untuk memenuhi kebutuhan rumah masih diperlukan sekitar Rp 88 triliun.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida menambahkan, sejatinya OJK telah mengeluarkan aturan mengenai penerbitan Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA SP), untuk mendukung pembiayaan sekunder perumahan.
Hal ini diperlukan karena kebutuhan pembiayaan perumahan perlu difasilitasi dengan pembiayaan jangka panjang. Ida bilang, pada tahun 2017 mendatang, kebutuhan investasi memerlukan dana mencapai Rp 5.188 triliun. Dan EBA SP dapat menjadi salah satu instrumen bagi investasi pembiayaan jangka panjang.
Aturan EBA SP memang baru diluncurkan OJK pada November 2014. Karena itu, untuk saat ini, fasilitas tersebut akan dikhususkan bagi perusahaan yang melakukan pembiayaan sekunder di bidang perumahan dan belum akan dikembangkan kepada sektor lain.
Catatan saja, Presiden Joko Widodo segera merealisasikan rencana pembangunan 1 juta rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Berbagai pihak sudah berkumpul dan menyatakan kesanggupan merealisasikan program ini.
Pihak-pihak tersebut di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, PT Bank Tabungan Negara (BTN), dan Perumnas. Total dana yang dianggarkan oleh berbagai pihak tersebut lebih dari Rp 26 triliun.
Rinciannya, sebanyak Rp 8,2 triliun disediakan Kementerian PU. Sebanyak Rp 18 triliun oleh BPJS Ketenagakerjaan dan bantuan subsidi bunga oleh BTN. Program satu juta rumah murah ini akan dibangun di beberapa daerah.
Tidak hanya di kawasan industri yang menampung banyak buruh berpenghasilan rendah, rumah murah juga akan dibangun di daerah perbatasan dan terpencil. Termasuk di antaranya rumah untuk tenaga medis, anggota TNI dan Polri, serta penjaga perbatasan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
