Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) berpendapat, tidak adanya kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah/beras dapat mencederai petani. Pasalnya, HPP yang ada saat ini tak dapat menutupi biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani.
Ketua Umum AB2TI Dwi Andreas Santosa mengatakan, usulan kenaikan HPP sudah diutarakan oleh AB2TI sejak 2015. Pasalnya, saat itu kenaikan HPP lebih kecil dibandingkan kenaikan inflasi. "Kenaikan HPP dari 2012 ke 2015 hanya 12%, dimana kenaikan HPP gabah kering panen (GKP) hanya Rp 3.300 per kilogram (kg) menjadi Rp 3.700 per kg. Sementara inflasinya sudah 21%," tutur Dwi kepada Kontan.co,id, Senin (17/9).
September 2016, AB2TI kembali mengusulkan kenaikan HPP GKP menjadi Rp 4.200 per kg. Pasalnya saat itu biaya pokok produksi untuk menghasilkan 1 kg GKP sudah mencapai Rp 4.199 per kg.
Berdasarkan kajian AB2TI Januari 2018, biaya produksi untuk menghasilkan 1 kg GKP sudah mencapai Rp 4.286 per kg. Karena itu, AB2TI mengusulkan kenaikan HPP untuk GKP sebesar Rp 4.500 per kg.
Di lain sisi, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemdag) Tjahja Widayanti mengatakan, pembahasan kenaikan HPP ini baru akan dilakukan bila ada yang mengusulkan di rapat koordinasi terbatas (rakortas). "Dibahas dulu di rakortas," ujar Tjahya.
Sementara itu, Dwi berharap pembahasan terkait HPP ini dapat segera dilakukan supaya petani memiliki kepastian pada panen di musim hujan berikutnya.
"HPP memang selama ini tidak selalu bisa diterapkan karena harga gabah ditentukan oleh pasar. Tetapi, HPP tetap penting karena menjadi instrumen bagi tengkulak untuk menawar gabah di tingkat usaha tani," ujar Dwi.
Dwi pun menjelaskan, adanya fleksibilitas pembelian harga gabah/beras oleh Bulog yang diterapkan saat ini tak bergitu berpengaruh. Hal ini dapat dibuktikan dari serapan beras Perum Bulog yang tetap rendah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
