Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembangunan jaringan gas (jargas) pada APBN 2009-2020 meliputi 17 provinsi telah mencapai total 537.496 Sambungan Rumah (SR), namun masih ada 108.976 SR yang belum terutilisasi.
Merujuk data yang diperoleh Kontan.co.id, dari total sambungan jargas yang belum terutilisasi ini menimbulkan lost opportunity mencapai Rp 1,01 miliar per tahun.
Dari jumlah 108.976 SR yang belum terutilisasi, sebanyak 79.378 SR milik PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) dan 29.598 SR milik PT Pertagas Niaga (PTGN).
Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Jugi Prajogio mengungkapkan, demi mengatasi tidak terutilisasinya SR jargas yang ada maka ada sejumlah upaya yang dapat dilakukan yakni dengan mengoptimalkan anggaran APBN.
"Adanya anggaran perbaikan dari APBN atau Badan Usaha (BU) penerima penugasan memperbaiki jaringan yang rusak," terang Jugi kepada Kontan.co.id, Selasa (4/5).
Adapun, merujuk data yang ada tidak terutilisasinya sejumlah jargas dibagi dalam beberapa kategori seperti alamat yang tidak ditemukan, rumah tidak berpenghuni, rusaknya meter pelanggan atau hilang, jaringan pipa rusak, konsumen tidak bersedia, dalam proses gas in, konsumen belum memiliki kompor, tidak ada jalur pipa dan sedang tahap validasi.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengungkapkan, ada beberapa penyebab jargas yang telah dibangun tidak terutilisasi antara lain faktor pasokan gas dan ketersediaan atau minat konsumen.
Baca Juga: BPH Migas: Pipa Trans Kalimantan baru bisa terwujud beberapa tahun lagi
"Ada beberapa ruas yang sudah terbangun namun belum memperoleh komitmen pasokan gas. Ada yang sudah ada pasokan namun konsumen tidak berminat," jelas dia.
Komaidi melanjutkan, meskipun penggunaan jargas lebih ekonomis ketimbang LPG, namun adanya biaya pemasangan jaringan awal dinilai cukup memberatkan konsumen.
Pengenaan bea pemasangan jaringan awal secara umum mencapai Rp 5 juta hingga Rp 15 juta, tergantung pada panjang pipa yang dibutuhkan untuk sampai ke dapur tiap konsumen.
"Perlu diperhatikan aspek yang selama ini membuat permasalahan dalam jargas. Perlu disiapkan lebih baik," lanjut Komaidi.
Mengenai keringanan untuk bea pemasangan awal, Komaidi menyarankan, agar dibuka skema angsuran bagi masyarakat kepada pemerintah. Pembangunan jargas memang jadi salah satu upaya pemerintah mendorong pengurangan impor LPG.
Sebagaimana diketahui, tahun ini pemerintah melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan membangun jargas sebanyak 120.776 SR di 21 kabupaten/kota.
Target pembangunan jargas berdasarkan RPJMN sebesar 4 juta SR pada 2024.
Selanjutnya: Perusahaan batubara ramai-ramai garap proyek DME
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
