Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Azis Husaini
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan dua sektor prioritas yang akan mendapatkan subsidi pajak pada tahun 2020. Kedua sektor tersebut adalah idnsutri pengolahan dan investasi di Energi Terbarukan (ET).
Saat dikonfirmasi Kontan.co.id, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani membenarkan hal tersebut, namun belum dapat menerangkan secara detail skema dan besaran subsidi pajak yang dimaksud. Askolani bilang, detail subsidi pajak tersebut di-review oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF).
Yang jelas, sambung Askolani, besaran subsidi pajak tersebut merupakan bagian dari belanja perpajakan atau tax expenditure. "Yang review detailnya BKF. (Subsidi pajak) itu termasuk pada tax expenditure," kata Askolani saat dihubungi Kontan.co.id, Sabtu (29/6).
Dihubungi terpisah, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Sutijastoto mengatakan, subsidi pajak tersebut merupakan hasil koordinasi antara Kemenkeu dan Ditjen EBTKE Kementerian ESDM. "Yang diprioritaskan untuk panas bumi, PLTA/PLTMH Biofuel dan ET lainnya," ungkap Sutijastoto.
Namun, Sutijastoto pun masih belum membeberkan dengan detail skema dan besaran insentif fiskal yang dimaksud. Alasannya, Sutijastoto mengatakan bahwa hingga kini pihaknya masih melakukan finalisasi bersama Kemenkeu. "Kita koordinasi, ini sedang kita godog," imbuh Sutijastoto.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Arthur Simatupang menyambut baik kebijkan pemerintah untuk mendorong percepatan investasi di sektor ET. Arthur bilang, untuk mencapai target bauran ET 23% pada tahun 2025, pelaku usaha sangat memerlukan stimulan dari pemerintah.
Kendati demikian, Arthur mengatakan bahwa untuk mengukur seberapa signifikan insentif ini dalam mendorong investasi ET, pelaku usaha masih akan melihat tingkat implementasi dari kebijakan tersebut. "Ya seharusnya trigger positif. Namun kita lihat apakah di tingkat implementasi ini betul-betul berjalan atau tidak," kata Arthur kepada Kontan.co.id, Sabtu (29/6).
Sebagai informasi, pemerintah memang berupaya untuk terus menggenjot bauran ET dalam ketenaga listrikan yang saat ini tergolong masih minim. Dari target sebesar 23% pada tahun 2025, hingga tahun 2018 lalu, realisisanya baru menyentuh 12,42%.
Arthur mengakui, pengembangan proyek ET masih menemui banyak kendala. Salah satunya, jelas Arthur, dari sisi finansial dengan penghilangan Feed in Tariff serta pembatasan tarif Independent Power Producer (IPP) yang tertuang pada Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 50 Tahun 2017. "Permen 50/2017 saat ini menjadi pukulan telak bagi bankability proyek EBT," ungkap Arthur.
Saat ini, sambung Arthur, ada beberapa pajak yang ditanggung pengembang ET. Utamanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). "Persentase tentu bergantung pada tipikal proyek ET yang dibangun. Tentunya pengembang swasta membutuhkan insentif fiskal agar terbantu dari sisi investasi di awal," ujarnya.
Arthur pun menekankan, pemerintah perlu memperhatikan bahwa setiap regional di Indonesia memiliki potensi ET yang berbeda sesuai dengan potensi di daerahnya. Menurutnya, pemetaan dan pemerataan sumber AET menjadi salah satu faktor penting sebagai kunci pencapaian target bauran energi.
Ia mencontohkan, hydropower banyak berada di Sumatera, Sulawesi bagian selatan, Kaimantan Utara dan Jawa. Untuk pembangkit angin di Sulawesi, dan pembangkit geothermal di daerah-daerah vulkanik seperti Jawa Sumatera dan Sulawesi, sert pembangkit listrik berbasis pengolahan sampah di kota-kota besar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
