Reporter: Febrina Ratna Iskana | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Komisi VII DPR RI tengah membahas asumsi dasar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017 dalam Rapat Kerja yang digelar Senin (10/7). Dalam rapat tersebut, pemerintah dan Komisi VII DPR RI memutuskan untuk menambah jumlah pelanggan listrik yang berhak mendapatkan subsidi.
Penambahan jumlah pelanggan yang disetujui Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Komisi VII DPR RI sebanyak 7 juta pelanggan. Jumlah ini lebih besar dari usulan Kementerian ESDM sebesar 6,54 juta pelanggan.
Penambahan jumlah pelanggan bersubsidi ini menurut Menteri ESDM Ignasius Jonan berdasarkan banyaknya masyarakat yang protes tidak mendapatkan subsidi. Sehingga PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Kementerian ESDM melakukan data ulang.
Dari hasil pendataan ulang tersebut, terdapat tambahan pelanggan 900 VA yang seharusnya berhak mendapatkan subsidi. Tambahan pelanggan tersebut mencapai 2,44 juta pelanggan yang berhak mendapatkan subsidi.
"Ada tambahan 2,44 juta pelanggan kalau disetujui ini harus disubsidi. Kami sudah verifikasi, info ke Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tolong ini datanya diubah," kata Jonan.
Sebelumnya, pemerintah hanya mensubsidi sebanyak 4,1 juta pelanggan 900 VA. Setelah di data ulang ternyata angkanya mencapai 6,54 juta. Usulan pemerintah ini pun disetujui anggota Komisi VII DPR RI. Bahkan Komisi VII DPR RI menambahkan jumlah pelanggan bersubsidi menjadi 7 juta pelanggan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
