Agar bisa pensiunkan PLTU Batubara, pemerintah butuh dana sebesar US$ 30 miliar

Kamis, 04 November 2021 / 06:45 WIB

Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah membuka peluang investasi untuk melakukan pensiun dini (early retirement) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara untuk bertransisi ke energi terbarukan (EBT) di 2030.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah telah mengidentifikasi, ada 5,5 GW PLTU batubara yang bisa masuk dalam proyek ini, yang tentunya membutuhkan dana besar.

“Indonesia telah mengidentifikasi terdapat 5,5 GW PLTU Batubara yang bisa masuk dalam proyek ini dengan kebutuhan pendanaan sebesar US$ 25 miliar hingga US$ 30 miliar selama 8 tahun ke depan,” tulis bendahara negara dalam akun Instagram pribadinya, @smindrawati, Rabu (3/11).

Rencana ini memang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam National Determined Contribution (NDC) Paris Agreement. Dalam dokumen tersebut, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada 2030.

Nah, komitmen ini kembali disampaikan olehnya dalam CEOs Forum di Glasgow, Inggris di hadapan para investor saat ia mendampingi Presiden Joko Widodo.

Ia bilang, para CEO dan Perwkailan Perusahaan global yang berpusat di Inggris memang ingin mendengar rencana pemerintah Indonesia dalam memenuhi komitmen perubahan iklim ini.

Gayung bersambut, bahkan mereka didapuk telah memiliki komitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam hal ini.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi pun menyampaikan sudah menyetujui Peraturan Presiden tentang instrumen nilai ekonomi karbon yang akan mengatur mekanisme karbon ke depan.

Begitu halnya potensi Indonesia pada pengembangan kendaraan dan baterai listrik, serta pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara seluas 13 ribu hektar yang akan menggunakan sumber energi ramah lingkungan.

“Mereka juga sangat antusias menanyakan dan mendukung instrumen pendanaan investasi hijau (green bonds dan blended finance) yang sudah dibentuk Indonesia,” tandasnya.