Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Guru Besar Fakultas Peternakan IPB sekaligus Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan LPPM IPB Muladno menyebut pasokan ayam di 2021 berpotensi berlebih sebesar 510 juta ekor.
Menurut Muladno, hal ini dilihat dari data Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) per 1 Maret 2021, dimana disebutkan ada potensi produksi ayam tahun ini sekitar 3,41 miliar ekor, sementara kebutuhannya sebesar 2,9 miliar ekor. "Jadi masih kebanyakan ketersediaan, sehingga kelebihannya bertambah lagi, setengah miliar lebih," ujar Muladno secara virtual, Kamis (25/3).
Lebih lanjut, dia pun menyebutkan bahwa potensi kelebihan pasokan ini meningkat dari tahun sebelumnya. Pasalnya, dari data GPPU pada Desember 2019 hingga November 2020, realisasi produksi ayam sebesar 2,91 miliar ekor sementara kebutuhannya sebesar 2,46 miliar ekor. Dengan begitu, kelebihan pasokan masih sebesar 449,9 juta ekor.
Menurut Muladno, pemerintah sudah membuat berbagai upaya untuk menyeimbangkan supply dan demand, salah satunya yakni pengurangan DOC final stock dan afkir dini. Akan tetapi jumlah pengurangan tersebut masih lebih rendah dibandingkan pasokan yang berlebih tersebut.
Baca Juga: Upaya pengendalian produksi DOC berdampak pada perbaikan harga livebird di peternak
"Sampai dengan akhir tahun dari catatan yang saya peroleh dari Ditjen PKH, sekitar 130 juta ekor sudah dikurangkan dari operasi yang ada, melalui Hatching egg dan afkir dini. Berarti itu masih oversupply karena tadi setengah miliar [kelebihan], yang terhilangkan 130 juta," ujarnya.
Adapun, Muladno juga menyebut bahwa saat ini harga ayam hidup tengah menurun sejak 2019 dan diperparah dengan adanya Covid-19. Meski harga ayam hidup tinggi, tetapi harga daging ayam tetap tinggi.
Dia mengatakan, penampungan live bird ketika pasokan berlebih pun belum siap, baik untuk penyimpangan dalam bentuk hidup dan dalam bentuk beku. Padahal menurutnya bila penampungan ini tersedia, itu bisa membantu menurunkan harga daging ayam.
Karena itu, Muladno pun menilai diperlukan kebijakan pemerintah yang lebih komprehensif dan bias ke peternak rakyat untuk menegakkan keadilan dalam kegiatan ekonomi.
Selanjutnya: Pemprov DKI: Jelang Ramadhan, kebutuhan pangan cukup melimpah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
