ALI Dorong Insentif Pajak untuk Tekan Biaya Logistik Nasional

Reporter: Vina Elvira | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menilai biaya logistik nasional yang masih tinggi menjadi tantangan struktural yang terus membebani daya saing industri.

Salah satu indikator utamanya adalah porsi biaya logistik terhadap produk domestik bruto (PDB) yang masih berada di kisaran 14,29% pada 2023, jauh di atas negara-negara pesaing di kawasan.

Ketua Umum ALI, Mahendra Rianto, menyampaikan, persoalan tingginya biaya logistik tidak bisa dilihat secara parsial, melainkan harus dipahami secara menyeluruh dari hulu ke hilir rantai pasok, termasuk aspek perpajakan yang melekat di setiap tahapan transportasi.

“Kalau kita sepakat pemerintah ingin membuat daya saing Indonesia dengan menurunkan biaya logistik, itu harus dilihat secara holistik, secara rantai pasok. Karena transportasi itu mulai dari first mile, yaitu raw material, kemudian mid mile sampai distribusi ke seluruh Indonesia, dan last mile sampai ke konsumennya. Itu semua mengandung transportasi, dan itu semua mengandung pajak,” ujar Mahendra usai agenda Industri & Media Gathering ALI: Outlook Industri Logistik 2026, pada Kamis (5/2/2026).

Baca Juga: ALI: Bisnis Logistik Berpeluang Tumbuh 6%–8% pada 2026

Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan paradoks tersendiri, terutama bagi perusahaan logistik terintegrasi yang menangani proses dari hulu hingga hilir. Beban pajak yang muncul berlapis justru berpotensi membuat biaya logistik semakin mahal.

Mahendra menegaskan, industri logistik membutuhkan insentif fiskal yang konkret dari pemerintah agar biaya logistik dapat ditekan dan menjadi lebih kompetitif. Insentif tersebut antara lain dapat berupa pengaturan pajak jasa logistik, seperti PPN yang bersifat final atau tarif pajak yang lebih rendah.

“Kalau terkait insentif pajak sendiri, yang dibutuhkan seperti apa? Banyak kan, pajak dari jasa logistik itu PPN tentunya ada. Kalau bisa dibuat final, atau bahkan dikasih insentif 1%. Kemudian PPh, seperti itu,” ujarnya.

Di sisi lain, ALI juga menaruh harapan besar pada peran pemerintah yang lebih terkoordinasi dalam mengelola sistem logistik nasional. Mahendra menilai, dibutuhkan satu lembaga yang memiliki kewenangan lintas sektor untuk melihat persoalan logistik secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Baca Juga: Larangan Truk Logistik Saat Libur Dinilai Menekan Ekonomi

Ia mencontohkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai pembelajaran penting bagi pemerintah dalam mengelola rantai pasok berskala nasional, mulai dari sourcing bahan baku hingga distribusi ke seluruh wilayah Indonesia.

Ke depan, ALI juga mendorong pemerintah untuk mengukur ulang kinerja dan biaya logistik nasional terhadap PDB pada 2026, agar dampak perbaikan kebijakan dapat terpantau secara periodik.

Selain insentif fiskal, ekspektasi industri terhadap pemerintah juga mencakup transformasi digital, perbaikan infrastruktur, serta harmonisasi regulasi yang berkelanjutan dan melampaui satu periode pemerintahan.

Selanjutnya: Bank Sentral Eropa (ECB) Tahan Suku Bunga, Isyaratkan Kebijakan Tetap Stabil

Menarik Dibaca: Ramalan Zodiak Keuangan dan Karier Besok Jumat 6 Februari 2026, Keadaan Harmonis

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News