Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
Menurut Putu Juli, aturan ini dapat mendorong efisiensi biaya produksi sekitar 3% dan signifikan meningkatkan daya saing industri oleokimia.
Selain, fasilitas pengurangan PPh badan bagi wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 Tahun 2021 serta advokasi tarif pungutan ekspor kelapa sawit dan turunannya yang lebih pro industri pengolahan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2021.
“Atas dukungan Kementerian Keuangan dan berbagai pihak, sehingga pungutan bisa pro terhadap industri dalam negeri terutama dalam penyediaan bahan baku industri oleokimia. Alhasil industri ini berkembang dan bertahan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional,” kata Putu.
Untuk memperkuat industri oleokimia, dia menyarankan memperluas kapasitas produksi dan efisiensi biaya produksi agar daya saing produk oleokimia meningkat.
“Kemudian efisiensi bahan baku minyak sawit melalui penggunaan industrial vegetable oil atau lauric oil supaya mendapatkan bahan baku yang lebih kompetitif. Sementara CPO kita gunakan untuk high food grade, mendapatkan nilai tambah dan harga kompetitif,” ungkap dia.
“Di samping itu, pemerintah memberikan Super Deduction Tax mencapai 300% untuk penelitian yang bisa dikomersialkan guna meningkatkan nilai produk oleokimia,” ujar Putu Juli.
Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kemenperin Emil Satria menambahkan, industrialisasi hilir oleokimia perlu ditata kembali untuk meningkatkan daya saing industri oleokimia pada lingkup global.
Untuk itu, kata dia, diperlukan efisiensi biaya akses bahan baku, salah satunya dengan penggunaan minyak sawit industrial yang lebih murah dengan tetap menjaga harga beli CPO dan tandan buah segar (TBS) pada tingkat yang remunerative bagi petani.
Baca Juga: Forwatan gandeng tiga asosiasi sawit salurkan bantuan ke 4 yayasan
Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan Asep Asmara mengungkapkan nilai ekspor oleokimia mengalami tren perkembangan yang positif sebesar 9,57% selama 5 tahun terakhir. Ini sejalan dengan volume ekspor juga mengalami tren positif sebesar 17,22%.
Pada periode Januari sampai Juli 2021, nilai ekspor oleokimia tercatat sebesar US$ 3,68 miliar, meningkat signifikan sebesar 68,39% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan untuk volume ekspornya tercatat sebesar 3,82 juta ton, meningkat 16,88% dari periode yang sama di tahun 2020.
“Perkembangan ekspor oleokimia di 2021 menunjukkan hasil positif dan terus meningkat,” ujar dia.
Ekspor oleokimia Indonesia didominasi produk dalam bentuk fatty acid sebesar 2,22 juta ton atau 58%) dan gliserol sebesar 0,80 juta ton (21%). Negara tujuan ekspor utama untuk oleokimia Indonesia adalah China dengan total nilai USD0,95 miliar. Produk utama yang diekspor adalah stearic acid, fatty alcohol, dan glycerol.
“Pemerintah ingin sawit diekspor dalam bentuk produk turunan atau olahan sehingga mendorong kegiatan hilirisasi kelapa sawit,” ujar dia.
Plt. Direktur Kemitraan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Edi Wibowo menambahkan, pihaknya memiliki program penelitian dan pengembangan pada oleokimia yang siap diimplementasikan seperti pengembangan surfaktan anionik dari minyak sawit untuk peningkatan produk minyak bumi di lapangan tua menggunakan teknik stimulasi matrix.
Direktur Teknis Kepabeaan Bea Cukai Kementerian Keuangan Fadjar Donny Tjahjadi mengatakan, dalam pelayanan ekpor produk kelapa sawit dan turunanya mengacu para Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2019 untuk akurasi data, percepatan pelayan dan pengawasan kepabeanan ekspor.
Selain itu, Produk turunan Oleokimia yang sebagian besar merupakan produk hilir seperti Fatty Alcohol, Fatty Amine, Gliserol, dll tidak dikenakan Bea Keluar kecuali FAME/Biodiesel dengan kode HS 38260021, 38260022 dan 38260090.
Baca Juga: Apolin berharap pemerintah konsisten jalankan regulasi hilir sawit
Saat ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah memberikan fasilitas kemudahan berupa sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO). Sertifikat AEO perlu dimiliki setiap perusahaan logistik yang ingin berstandar internasional. Fasilitas ini memberikan kemudahan terintegrasi yang ditawarkan sistem AEO, selain memudahkan pelayanan transaksi ekspor dan impor, juga telah beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang, hingga jaminan supply chain ke konsumen.
Fadjar Donny juga menjelaskan keuntungan yang didapatkan perusahaan anggota AEO. Selain intangible benefit, perusahaan AEO akan diakui di seluruh dunia sebagai perusahaan yang safe dan secure, serta sebagai mitra bisnis yang patuh dan taat dalam perdagangan internasional.
Perusahaan AEO juga akan mendapatkan tangible benefits antara lain penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik yang minimal, penyederhanaan prosedur kepabeanan, pelayanan khusus apabila ada gangguan terhadap pergerakan pasokan logistik, pemberitahuan pendahuluan (prenotification), jaminan perusahaan, kemudahan pembayaran atas penyelesaian kewajiban kepabeanan dalam bentuk berkala.
Selanjutnya: Industri penerima manfaat diminta optimalkan insentif harga gas, begini kata asosiasi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
