Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI) menyebut, kepastian pasokan gas menjadi faktor penting untuk menjaga produksi pupuk dan ketahanan pangan nasional.
Ketua Harian APPI Nugroho Christijanto mengatakan, gas merupakan bahan baku utama dalam produksi amonia yang selanjutnya digunakan untuk menghasilkan pupuk nitrogen maupun pupuk majemuk.
Karena itu, gangguan pasokan gas tidak hanya berdampak terhadap biaya energi, tetapi juga dapat mengganggu proses produksi pupuk.
“Gas untuk pupuk itu sebenarnya adalah gas untuk pangan dan energi secara bersama,” ujar Nugroho dalam diskusi Forum Wartawan Industri (FORWIN), Kamis (19/11).
Nugroho mengatakan, sejumlah pabrik pupuk di Aceh dan Jawa Timur pernah mengalami pasokan gas di bawah alokasi. Jika pasokan berada di bawah kebutuhan desain pabrik, efisiensi produksi amonia dapat menurun.
Baca Juga: RUU Migas Jadi Harapan Industri, Ini Masalah Pasokan Gas yang Harus Dibereskan
Kondisi tersebut membuat konsumsi energi meningkat dan biaya produksi ikut terdorong. Dengan demikian, persoalan gas untuk industri pupuk tidak hanya menyangkut harga, tetapi juga kepastian volume dan kontinuitas pasokan.
“Murah saja tidak cukup kalau gasnya tidak tersedia. Alokasi juga tidak cukup kalau infrastrukturnya tidak bisa mengantarkan gas sampai ke plant gate,” katanya.
APPI mengidentifikasi lima aspek yang perlu diperhatikan dalam kebijakan gas untuk industri pupuk, yakni kejelasan alokasi, harga yang kompetitif, distribusi dan infrastruktur, akses terhadap pasokan, serta kepastian regulasi dan kelembagaan.
Nugroho mengatakan gas juga sulit digantikan dengan bahan baku lain menggunakan teknologi yang saat ini digunakan industri pupuk. Penggantian teknologi membutuhkan waktu dan investasi yang besar.
Karena itu, kebijakan gas perlu mempertimbangkan karakteristik industri pupuk yang menggunakan gas sebagai bahan baku, bukan sekadar bahan bakar.
Di sisi lain, APPI mendukung penguatan Domestic Market Obligation (DMO) sebagai upaya memastikan pemanfaatan gas untuk kebutuhan dalam negeri.
Namun, APPI menilai penerapan DMO minimal 25% perlu dikaitkan dengan keseimbangan gas nasional. Perhitungan tidak cukup hanya melihat total produksi gas, tetapi juga harus memperhatikan lokasi sumber gas, kebutuhan industri dan kesiapan infrastruktur.
“DMO harus dilihat sebagai bagian dari national gas balance berdasarkan sektor dan wilayah,” ujar Nugroho.
Menurut dia, kepastian pasokan juga perlu dijaga selama proses perubahan regulasi dan kelembagaan sektor migas. Sebab, penghentian operasi pabrik pupuk dapat membutuhkan waktu untuk mengembalikan fasilitas ke kondisi operasi normal.
Baca Juga: Usai Divestasi Usaha Batubara, BIPI Bidik Bisnis Data Center dan Energi Panas Bumi
Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian Sri Bimo Pratomo mengatakan pupuk merupakan salah satu sektor yang dinilai strategis dalam kebijakan HGBT karena berkaitan langsung dengan kebutuhan pangan.
Kemenperin juga mendorong agar pasokan gas untuk industri dalam negeri menjadi prioritas, disertai penguatan infrastruktur agar gas dari sumber produksi dapat disalurkan ke wilayah pengguna.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)