Reporter: Alya Fathinah | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pertamina (Persero) menuntaskan penyediaan lahan pengganti untuk mendukung pengembangan infrastruktur energi nasional melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) Grass Root Refinery (GRR) Tuban, Jawa Timur. Penyediaan lahan tersebut merupakan bagian dari mekanisme tukar-menukar Barang Milik Negara (BMN) dengan Kementerian Kehutanan.
Dalam kerja sama tersebut, Pertamina menukarkan aset berupa tanah seluas 328,8 hektare beserta satu unit pagar permanen seluas 2.734 meter persegi. Aset yang dikelola Kementerian Kehutanan itu memiliki nilai wajar sebesar Rp 1,6 triliun berdasarkan penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.
Direktur Penunjang Bisnis Pertamina, M. Erry Sugiharto mengatakan, sebagai bagian dari perjanjian tersebut, Pertamina telah menyediakan barang pengganti berupa tanah di 36 lokasi serta 54 objek bangunan dan fasilitas pendukung yang tersebar di 18 provinsi di Indonesia.
"Kami melaporkan bahwa penyediaan fisik tanah dan bangunan barang pengganti telah mencapai 100% pada bulan Agustus 2026," ujar Erry dalam keterangan resmi, Kamis (19/11/2026).
Baca Juga: Pangkas Impor, Pertamina Group Kembangkan Katalis Pengolahan Minyak untuk Kilang
Barang pengganti tersebut mencakup gedung perkantoran, rumah negara, unit chiller, pos jaga, hingga fasilitas pendukung sektor kehutanan seperti persemaian permanen, persemaian modern, plasma nutfah, dan jembatan.
Sementara itu, total kebutuhan lahan untuk pengembangan GRR Tuban mencapai sekitar 835,8 hektare. Dari jumlah tersebut, lahan seluas 328,8 hektare merupakan BMN yang dikelola Kementerian Kehutanan dan penyediaannya dilakukan melalui mekanisme tukar-menukar aset negara.
Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri mengatakan, pengembangan GRR Tuban merupakan bagian dari upaya memperkuat infrastruktur energi nasional, khususnya dalam meningkatkan kapasitas pengolahan minyak di dalam negeri.
Menurut Simon, kepastian penyediaan lahan menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan infrastruktur energi. Namun, proses tersebut tetap harus memperhatikan tata kelola aset negara, pengelolaan kawasan hutan, serta prinsip keberlanjutan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menambahkan, kerja sama tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan BMN. Ia menyebut proses tukar-menukar aset telah berjalan secara transparan sehingga aset negara dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Baca Juga: Pertamina Genjot Kapasitas Kilang dan Bahan Bakar Alternatif, Ini Strateginya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)