CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.511.000   -3.000   -0,12%
  • USD/IDR 18.273   4,00   0,02%
  • IDX 5.194   -53,74   -1,02%
  • KOMPAS100 667   -8,29   -1,23%
  • LQ45 540   -4,84   -0,89%
  • ISSI 164   -2,21   -1,33%
  • IDX30 307   -2,47   -0,80%
  • IDXHIDIV20 417   -2,45   -0,58%
  • IDX80 77   -0,90   -1,16%
  • IDXV30 113   -0,88   -0,78%
  • IDXQ30 104   -0,80   -0,76%

RUU Migas Jadi Harapan Industri, Ini Masalah Pasokan Gas yang Harus Dibereskan


Kamis, 19 November 2026 / 18:10 WIB
RUU Migas Jadi Harapan Industri, Ini Masalah Pasokan Gas yang Harus Dibereskan
ILUSTRASI. RUU Migas diharapkan memperkuat kepastian pasokan gas industri melalui pembenahan alokasi, harga, DMO, dan infrastruktur gas nasional. (Dok/PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI))


Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) dinilai menjadi momentum untuk memperkuat kepastian pasokan gas bagi industri dalam negeri.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus mengatakan, kepastian gas menjadi salah satu faktor penting bagi daya saing industri. Sebab, gas tidak hanya digunakan sebagai sumber energi, tetapi juga bahan baku sejumlah industri.

“RUU Migas harus bisa mengurai permasalahan yang ada, mulai dari keterbatasan kuota, disparitas harga, mismatch antara lokasi supply dan demand, jaringan pipa yang belum terintegrasi, sampai sinkronisasi regulasi,” ujar Heri dalam diskusi Forum Wartawan Industri (FORWIN), Kamis (19/11/2026).

Menurut Heri, ketidakpastian pasokan maupun kenaikan harga gas dapat meningkatkan biaya produksi, menekan utilisasi industri, dan mendorong kenaikan harga produk. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menggerus daya saing industri domestik dan meningkatkan tekanan inflasi.

Baca Juga: Pasokan Gas Jadi Kunci Produksi Pupuk, APPI Minta Pemerintah Beri Kepastian

Dia menilai RUU Migas perlu memperjelas prinsip prioritas pemanfaatan gas untuk kebutuhan domestik. Selain itu, aturan tersebut perlu memperkuat transparansi alokasi, kepastian kontrak, serta mekanisme yang dapat menjamin pasokan gas bagi industri.

Menurut informasi yang diterimanya hingga Agustus 2026, RUU Migas telah disetujui sebagai inisiatif DPR dan masuk tahap pembahasan, dengan target penyelesaian pada akhir tahun.

Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian Sri Bimo Pratomo mengatakan, pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi terkait pengusahaan gas bumi, jaringan transmisi dan distribusi, serta harga gas bumi.

Kemenperin, kata Bimo, mendorong agar kebijakan gas lebih pro-industri. Termasuk dalam kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), seluruh sektor penerima diharapkan mendapat posisi sebagai sektor prioritas.

“Kita ingin semuanya prioritas. Jadi tidak ada prioritas satu, dua, tiga. Semuanya prioritas,” kata Bimo.

Namun, kepastian pasokan tidak cukup hanya dengan penetapan alokasi. Menurut Bimo, pengembangan infrastruktur juga menjadi kunci lantaran sejumlah sumber gas berada jauh dari pusat konsumsi industri.

Baca Juga: Usai Divestasi Usaha Batubara, BIPI Bidik Bisnis Data Center dan Energi Panas Bumi

Ketua Harian Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI) Nugroho Christijanto menambahkan, kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) juga perlu terintegrasi dengan keseimbangan gas nasional.

Dia menilai DMO minimal 25% tidak cukup apabila hanya dihitung berdasarkan persentase produksi gas nasional. Pemerintah juga perlu memperhitungkan lokasi sumber gas, lokasi pengguna, serta kesiapan infrastruktur.

“DMO itu harus terintegrasi dengan national gas balance berdasarkan wilayah dan sektor, termasuk rencana infrastrukturnya dan kapan bisa digunakan,” ujar Nugroho.

Menurut dia, harga gas yang kompetitif tidak akan berarti apabila gas tidak tersedia atau tidak dapat disalurkan hingga ke fasilitas industri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
The Capital Lab: Masterclass Corporate Finance & Capital Markets [Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership

[X]
×