APSyFI Soroti Banjir Impor yang Menggerus Industri Tekstil

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID KAKARTA. Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menilai pemulihan sektor manufaktur nasional masih menghadapi tantangan serius di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di atas 5%.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Wirawasta mengatakan, pertumbuhan ekonomi nasional sejauh ini memang masih ditopang konsumsi masyarakat. Namun, pertumbuhan tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi industri dalam negeri.

"Pertumbuhan ekonomi di atas 5%, konsumsi dan daya beli masyarakat masih cukup baik meski secara pertumbuhan mengalami pelemahan," ujar Redma kepada Kontan, Kamis (13/8/20226).

Menurut dia, persoalan utama justru terletak pada semakin derasnya arus barang impor yang masuk ke berbagai lini. Kondisi tersebut dinilai merusak ekosistem industri dan rantai nilai di dalam negeri.

"Pertumbuhan ini lebih didominasi oleh barang impor yang terus merangsek di semua lini hingga merusak ekosistem dan rantai nilai di dalam negeri sehingga kita semakin tergantung pada barang dan bahan baku impor," katanya.

Redma menambahkan, secara statistik industri TPT memang masih mencatat pertumbuhan yang antara lain didorong oleh investasi baru. Namun, angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil industri karena tidak memperhitungkan investasi yang hilang akibat penutupan pabrik.

Ia mencontohkan, sejumlah pabrik telah tutup dalam tiga tahun terakhir, sementara mesin-mesin produksi harus di-scrap atau dijual. Dari sisi volume produksi maupun penyerapan tenaga kerja, investasi baru yang masuk dinilai belum mampu menggantikan kapasitas industri yang hilang.

"Secara volume produksi maupun penyerapan jumlah tenaga kerja, investasi baru ini belum setara dengan pabrik yang tutup dan PHK yang terjadi tiga tahun terakhir," jelas Redma.

Kebijakan impor

Redma juga menyoroti kebijakan pemerintah dalam mengatasi persoalan impor TPT. Menurut dia, pemerintah sebenarnya telah menerbitkan banyak kebijakan, tetapi implementasinya belum cukup kuat untuk memberikan perlindungan bagi industri domestik.

"Kami melihat tidak ada kebijakan yang secara serius melindungi. Kebijakan sudah sangat banyak, tapi hanya main-main saja," tegasnya.

Menurut Redma, derasnya produk impor juga berdampak pada daya beli masyarakat. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri TPT membuat daya beli masyarakat secara bertahap melemah.

Di sisi lain, persoalan bahan baku turut menjadi tantangan karena sejumlah produsen bahan baku domestik juga mengalami tekanan hingga menutup usaha.

Redma menyebut industri hilir kerap membandingkan harga bahan baku domestik dengan produk impor yang masuk dengan harga dumping. Kondisi tersebut membuat produsen bahan baku dalam negeri semakin sulit bersaing.

"Jadi impor adalah penyebab utamanya, padahal harga energi dan upah kita lebih kompetitif dibanding negara pesaing," ujarnya.

Selain itu, akses pembiayaan juga menjadi persoalan. Perbankan dinilai melihat industri TPT sebagai sektor berisiko tinggi karena kemampuan industri untuk menguasai pasar domestik semakin tertekan oleh produk impor.

Kondisi arus kas yang terganggu juga membuat perusahaan kesulitan melakukan modernisasi mesin. Menurut Redma, perusahaan harus menjual produk di bawah harga pokok produksi (HPP) agar dapat bersaing dengan barang impor.

Tiga tahun tekanan

Redma menilai pemerintah perlu mengambil langkah lebih serius untuk membangun kembali industri TPT nasional. Menurut dia, prioritas utama pemerintah adalah memastikan pasar domestik dan rantai pasok dikuasai oleh produsen dalam negeri.

"Pemerintah harus serius mengupayakan agar pasar dalam negeri dan rantai pasoknya dikuasai oleh produsen dalam negeri. Jangan cuma bicara dan memberikan harapan palsu," tandasnya.

Ia menilai penguatan pasar domestik menjadi kunci agar investasi baru tidak sekadar tercatat dalam statistik, tetapi juga mampu menggantikan kapasitas produksi dan lapangan kerja yang hilang akibat penutupan pabrik dalam beberapa tahun terakhir.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News