Reporter: Asnil Bambani Amri | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Industri pengolahan terigu yang tergabung di dalam Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan PPN 10% untuk produksi bahan pakan ternak lokal.
Permintaan ini disampaikan Franciscus Welirang, ketua umum Aptindo saat berkunjung ke redaksi KONTAN, Kamis (14/3). Menurut pria yang akrab disapa Franky ini, industri bahan pakan domestik mendapatkan perlakuan tidak adil guna berkompetisi dengan produk pakan ternak impor.
"Kalau produk pakan ternak impor itu bebas bayar bea masuk alias ditanggung pemerintah, sementara kami di dalam negeri menanggung biaya PPN 10%," kata Franky. Maka itulah, Aprindo menilai, produk bahan pakan ternak lokal sulit berkompetisi dengan produk bahan pakan ternak impor.
Seharusnya, kata Franky, produksi bahan pakan ternak lokal diperlakukan sama dengan produk pakan ternak impor. "Jika kami harus menanggung PPN 10% tidak masalah, asalkan produk pakan ternak impor dikenakan bea masuk juga," katanya
Perlu diketahui, industri pengolahan terigu di Indonesia juga memproduksi bahan pakan lokal bernama brand pollard semacam dedak dari gandum. Produk ini merupakan salah satu komponen protein untuk bahan pakan ternak.
Dalam hitungan Franky, nilai PPN yang harus dibayar anggota Aptindo di bisnis bahan pakan ternak mencapai Rp 190 miliar per tahun. “Masa kami harus ekspor dulu, kemudian di impor lagi ke Indonesia agar kami dapat terbebas bayar PPN?,” tanya Franky.
Selain dijual di dalam negeri, brand pollard yang dihasilkan oleh anggota Aprtndo juga di ekspor ke mancanegara. Volume ekspor pakan ternak brand pollard tersebut bahkan mencapai 363.680 ton di tahun 2011. Kemudian periode Januari-November 2012, ekspor pakan ternak Aptindo tercatat sebanyak 376.300 ton.
Untuk menyelesaikan masalah ini, Aptindo mengaku sudah melakukan pembicaraan dengan Kementerian Keuangan. "Kami sudah sampaikan keluhan ini dan saat ini sedang dibahas," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
