Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto mengatakan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tidak akan berpengaruh pada pendapatan para pengusaha logistik.
“Kalau menurut saya enggak (berpengaruh) ya, karena kebutuhan-kebutuhan pokok atau consumer goods sehari-hari dan barang-barang sekunder kan bisa sekarang beli macam-macam di e-commerce,” katanya saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (27/09).
Menurutnya revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 menitikberatkan pada pelarangan beberapa barang terutama barang yang memang sudah ada dan stoknya banyak di Indonesia.
Baca Juga: Revisi Permendag 50/2020, Minimal Transaksi Impor Sebesar US$ 100
“Yang dilarang kan barangnya, yang sudah ada di Indonesia tidak perlu diimpor lagi. Kayak batik, atau baju mirip batik tapi justru diimpor dari luar, kan di Indonesia banyak,” katanya.
Ia optimistis bahwa kebiasaan orang berbelanja online sudah terbentuk, dimulai sejak Covid-19. Belanja online juga ungkap dia memberikan banyak kelebihan, jika dibandingkan belanja offline.
“Dampak dari Covid-19 ini kan orang terdidik untuk belanja online dengan kemudahan-kemudahannya dan tanda kutip keamanan, meskipun masih ada juga penipuan-penipuan tapi keamanan semakin meningkat, ditambah dengan adanya media sosial,” jelasnya.
Oleh karena itu, para pengusaha yang tergabung dalam asosiasi berharap tingkat transaksi e-commerce di domestik cukup tinggi hanya produknya saja yang mungkin berubah.
“Kita optimistis karena, tingkat belanja Indonesia melalui internet di Asia Tenggara termasuk yang tertinggi,” katanya.
Baca Juga: Ini Ancaman Mendag untuk Pelaku Usaha Social Commerce yang Tetap Keukeuh Jualan
Memang, jika melansir dari data We Are Social, terdapat sebanyak 178,9 juta masyarakat Indonesia yang berbelanja online sepanjang 2022 hingga awal 2023. Dimana 80%-nya menggunakan smartphone mereka untuk berbelanja online.
Terkait maraknya barang yang dijual di Tiktok Shop dengan harga jauh dibawah pasaran, Mahendra mengungkap bahwa banyak anggota yang mencurigai dari mana barang-barang ini masuk.
“Kok ada barang-barang China dijual murah? Khawatirnya terjadi penyelundupan, ex dari China yang masuk ke Indonesia melalui jalur resmi, ini bahaya bagi UMKM kita,” katanya.
Menurut dia, komoditas yang boleh dimasukan ke Indonesia adalah komoditas yang memang tidak ada atau belum ada di Indonesia.
“Kalau sudah ada di Indonesia untuk apa dimasukan (diimpor), itu kena larangan semestinya, agar tidak mematikan UMKM. Sehingga kita menyarankan pemerintah mengatur ranah bermainnya atau playing field dari industri e-commerce ini,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
