Reporter: Benediktus Krisna Yogatama | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengecam isi dari Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan RPP Sistem Penyediaan Air Minum. Pasalnya isi kedua RPP itu berpotensi mematikan seluruh industri yang menggunakan air.
Haryadi Sukamdani, Ketua Umum APINDO mengatakan dalam dua RPP tersebut berisi pasal-pasal yang mematikan swasta dalam penggunaan air. Yang pertama adalah larangan terhadap badan usaha penanaman modal asing untuk peroleh izin pengusahaan sumber daya air. "Kalau memang mau diatur ya soal alokasi air, tidak ada kaitan dengan soal pemilikkan modal," ujar Haryadi pada Kamis (18/6).
Lalu Haryadi menilai RPP ini menetapkan suatu ketentuan tidak jelas soal pemberian izin pengusahaan sumber daya air kepada sektor swasta. "Dalam RPP ditetapkan BUMN dan BUMD sebagai prioritas, sedangkan swatsa dalam urutan terbawah. Namun prioritas dan ketersediaan air ini tidak transapnasaran akan informasinya. Ini kami pandang bentuk kesengajaan pemerintah untuk menutup keterlibatan sektor swasta dalam menjalankan kegiatan pengusahaan sumber daya air," ujar Haryadi.
Rachmat Hidayat, Juru Bicara Forum Komunikasi Lintas Asosiasi Industri Pengguna Air mengatakan bahwa banyak sekali industri yang memerlukan air sebagai bahan baku produksi. Di industri makanan minuman sendiri menyerap sekitar 4,9 juta tenaga kerja. "Consumer goods ini punya efek domino hingga 10 kali lipat katakan. Kalau perusahaan berhenti produksi, bayangkan berapa banyak tenaga kerja yang berhenti," ujar Rachmat.
"Kalau sampai RPP ini jadi, Dampaknya luar biasa, karena dampak secara keseluhan banyak industri akan kena. Tidak hanya makanan dan minuman, tapi kimia, tekstil, hotel, restoran, semuanya kena. problem semua, itu RPP-nya, swasta kena, asing juga kena. Ini lonceng kematian industri yang menggunakan air," ujar Haryadi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
