kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.940.000   20.000   0,68%
  • USD/IDR 16.808   -72,00   -0,43%
  • IDX 8.032   96,61   1,22%
  • KOMPAS100 1.132   15,02   1,34%
  • LQ45 821   5,36   0,66%
  • ISSI 284   5,77   2,08%
  • IDX30 427   0,41   0,10%
  • IDXHIDIV20 513   -1,95   -0,38%
  • IDX80 127   1,53   1,22%
  • IDXV30 139   0,46   0,33%
  • IDXQ30 139   -0,29   -0,21%

Asosiasi Serat dan Benang mendukung Citarum bersih yang adil dan objektif


Senin, 05 Februari 2018 / 19:22 WIB
Asosiasi Serat dan Benang mendukung Citarum bersih yang adil dan objektif
ILUSTRASI. Pencemaran Sungai Citarum


Reporter: Eldo Christoffel Rafael | Editor: Rizki Caturini

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program Citarum bersih Presiden Jokowi yang ditindaklanjuti Kemenko Maritim menuai perhatian Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia. 

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia, Redma Gita Wirawasta menyatakan, pihaknya sangat mendukung program pemerintah tersebut. Namun hal itu harus dilakukan secara fair dan objektif terutama terkait industri yang dinilai mencemari Citarum.

Menurutnya, industri tekstil dalam proses produksinya memerlukan air dan menghasilkan air limbah yang dikembalikan ke sungai, tapi tidak berarti semua industri tekstil mencemari Citarum. "Sebagian dari mereka telah sadar lingkungan dan mempunyai unit pengolahan limbah,” jelas Redma dalam keterangan pers, Senin (5/2).

APSyFI mendukung langkah yang diambil pemerintah dalam menindak industri yang mencemari Sungai Citarum. “Jika sudah diberikan peringatan masih bandel dan tidak bisa dibina, ya ditutup saja” tegasnya. Namun pihaknya juga mengingatkan pemerintah bahwa dalam beberapa kasus program ini mulai ditumpangi kepentingan politik.

Dalam kasus PT South Pacific Viscose (SPV) misalnya, perusahaan ini tidak ada dalam daftar nama perusahaan pencemar Citarum yang dikeluarkan oleh Tim Survei Gabungan Citarum Harum. "Namun tiba-tiba Bupati Purwakarta menuding perusahaan ini ikut mencemari Citarum,” jelas Redma.

APSyFI meminta pemerintah agar dalam menilai dan melakukan tindakan benar-benar dilakukan secara objektif oleh tim Kementerian Lingkungan Hidup berdasarkan data dan fakta di lapangan dan hasil uji lab.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Intensive Sales Coaching: Lead Better, Sell More! Supply Chain Management on Practical Sales Forecasting (SCMPSF)

[X]
×