kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.495.000   0   0,00%
  • USD/IDR 18.297   24,00   0,13%
  • IDX 5.146   -47,82   -0,92%
  • KOMPAS100 660   -6,44   -0,97%
  • LQ45 536   -4,31   -0,80%
  • ISSI 162   -1,83   -1,12%
  • IDX30 304   -2,68   -0,88%
  • IDXHIDIV20 413   -3,59   -0,86%
  • IDX80 77   -0,69   -0,89%
  • IDXV30 112   -0,51   -0,45%
  • IDXQ30 103   -0,83   -0,79%

ASPELUSI Ungkap Hambatan Ekspansi SPKLU Swasta, Akses Lahan Jadi Tantangan


Minggu, 22 November 2026 / 10:53 WIB
ASPELUSI Ungkap Hambatan Ekspansi SPKLU Swasta, Akses Lahan Jadi Tantangan
ILUSTRASI. ASPELUSI menyoroti keterbatasan lahan dan kepastian regulasi yang menjadi tantangan pengembangan SPKLU swasta di Indonesia. (KONTAN/Carolus Agus Waluyo)


Reporter: Alya Fathinah | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengembangan jaringan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) swasta di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pelaku industri adalah keterbatasan akses terhadap lahan strategis untuk membangun fasilitas pengisian daya kendaraan listrik.

Ketua Umum Asosiasi Pemilik SPKLU Swasta Seluruh Indonesia (ASPELUSI) Anthony Utomo mengatakan, operator SPKLU swasta hingga kini masih harus melakukan negosiasi secara langsung dengan masing-masing pemilik properti untuk memperoleh lokasi usaha.

"Tantangan terbesar adalah menemukan dan mengamankan lahan yang tepat. Lokasi harus mudah diakses, sesuai dengan pola perjalanan pengguna, dan tersedia untuk jangka waktu yang cukup panjang," ujar Anthony kepada Kontan pada Sabtu (21/11/2026).

Menurut Anthony, hingga saat ini belum terdapat kewajiban umum di tingkat nasional yang mengharuskan pemilik maupun pengembang properti komersial menyediakan ruang untuk fasilitas SPKLU. Padahal, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, hingga hotel memiliki potensi besar menjadi lokasi strategis pengembangan infrastruktur pengisian kendaraan listrik.

Baca Juga: Anak Usaha Paragon Karya (PKPK) Raih Kontrak Penjualan Batubara Senilai 1 Juta Ton

Atas kondisi tersebut, ASPELUSI mendorong pemerintah untuk secara bertahap memasukkan penyediaan ruang SPKLU sebagai salah satu persyaratan bagi gedung dan kawasan komersial. Kebijakan ini terutama diharapkan berlaku untuk pembangunan gedung baru maupun proyek renovasi berskala besar.

Anthony menjelaskan, penerapan kewajiban tersebut dapat disesuaikan dengan fungsi bangunan serta kapasitas area parkir yang tersedia.

Dengan demikian, pemilik properti tidak harus membangun dan mengoperasikan SPKLU secara mandiri. Mereka cukup menyediakan ruang yang kemudian dapat dimanfaatkan melalui kerja sama dengan operator dan investor swasta untuk pembangunan serta pengelolaan fasilitas pengisian daya.

Menurut Anthony, skema tersebut tidak hanya dapat memperluas akses lokasi bagi operator SPKLU, tetapi juga membuka peluang optimalisasi pemanfaatan aset properti komersial.

Di luar persoalan ketersediaan lahan, Anthony turut menyoroti pentingnya kepastian pengukuran energi listrik yang disalurkan melalui fasilitas SPKLU.

Ia menyatakan dukungannya terhadap penerapan persetujuan tipe, tera, dan tera ulang alat ukur pengisi daya yang layanannya telah diluncurkan Kementerian Perdagangan.

Baca Juga: Bisnis SPKLU Swasta Makin Menarik, Modal Ratusan Juta hingga Miliaran Rupiah

Menurutnya, standardisasi pengukuran menjadi hal penting untuk memastikan konsumen memperoleh energi listrik sesuai dengan jumlah yang ditagihkan oleh operator SPKLU.

"Konsumen perlu yakin bahwa energi yang ditagihkan sesuai dengan energi yang diterima. Akses layanan tera di daerah akan membantu operator menerapkannya secara konsisten," katanya.

Bagi industri SPKLU swasta, kepastian regulasi terkait penyediaan lahan dan standardisasi alat ukur menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan konsumen. Kedua aspek tersebut juga diperlukan guna mendukung perluasan jaringan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik secara berkelanjutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×