Asperindo Desak Pemerintah Batalkan Tarif Jasper dan SGHA untuk Layanan Kargo Udara

Penulis: Chelsea Anastasia | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) menyatakan keberatan atas pemberlakuan biaya jasa pemeriksaan keamanan kargo dan pos (Jasper) dan cargo handling charge (standard ground handling agreement/SGHA) untuk layanan kargo udara.

Asal tahu saja, tambahan biaya Jasper ditetapkan sebesar Rp 700 per kilogram (kg), sedangkan untuk SGHA dipatok sebesar Rp 340 per kg.

Ketua Umum Asperindo Budiyanto Darmastono mengatakan, kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan biaya logistik nasional, khususnya di tengah upaya pemerintah mendorong efisiensi distribusi barang. 

Baca Juga: Tarif Layanan E-Commerce Naik, Asperindo: Industri Jasa Pengiriman Saat Ini Tertekan

"Sebelum adanya Jasper dan SGHA, perusahaan logistik pun sudah menanggung berbagai biaya operasional lainnya," tuturnya dalam keterangan resmi, Rabu (10/6/2026).

Budiyanto memerinci, pada proses keberangkatan (outgoing) barang telah dikenakan biaya pemeriksaan keamanan (regulated agent/RA), gudang kargo, handling/loading, dan administrasi dokumen. 

Setelah tiba di bandara tujuan (incoming), barang kembali dikenakan biaya gudang, handling, dan administrasi. Akumulasi biaya tersebut dapat mencapai lebih dari Rp 5.000 hingga Rp 7.500 per kg, di luar tarif angkutan udara yang dibayarkan kepada maskapai.

Pun, dalam dua tahun terakhir, Asperindo mencermati industri logistik menghadapi kenaikan berbagai komponen biaya lainnya.

Mulai dari tarif pergudangan kargo bandar udara, biaya Surat Muatan Udara (SMU), kenaikan biaya transportasi, hingga kenaikan biaya energi yang memengaruhi biaya distribusi nasional.

Baca Juga: PalmCo Klaim, Fasilitas Baru di Surabaya Pangkas Biaya Logistik Minyak Goreng 40%

Maka, Asperindo menilai tambahan tarif Jasper dan SGHA dapat menciptakan biaya berlapis dalam rantai layanan kargo udara. Hal ini pada akhirnya akan dibebankan kepada pengguna jasa.

"Kami mendukung peningkatan keamanan dan kualitas layanan kargo udara. Namun kebijakan tersebut harus dilakukan secara transparan, proporsional, dan tidak menimbulkan beban ganda bagi pelaku usaha maupun masyarakat," tegas Budiyanto.

Asperindo menyoroti bahwa setiap kenaikan biaya distribusi akan berdampak langsung pada tarif jasa pengiriman. Tak hanya perusahaan logistik, tetapi juga akan mempengaruhi UMKM, manufaktur, e-commerce, hingga masyarakat melalui kenaikan harga barang.

"Dampak tersebut akan semakin terasa bagi wilayah Indonesia Timur, daerah kepulauan, dan kawasan 3T yang sangat bergantung pada moda transportasi udara untuk distribusi kebutuhan masyarakat," beber Budiyanto.

Dus, Asperindo mengusulkan pemerintah agar dapat membatalkan tarif Jasper dan SGHA, setidaknya hingga dilakukan pembahasan bersama seluruh pemangku kepentingan industri logistik dan penerbangan.

Selanjutnya, Asperindo juga mengimbau pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh struktur biaya terminal kargo udara. Ini termasuk biaya regulated agent,  gudang, handling, administrasi, dan lainnya.

Baca Juga: FKBI & YLKI Harap Penurunan Harga Diesel Jaga Biaya Logistik & Jadi Bantalan Ekonomi

"Kami juga menyampaikan usulan untuk melakukan audit serta kajian terhadap potensi duplikasi pembebanan biaya dalam rantai layanan kargo udara," ujar Budiyanto.

Ia juga mengimbau agar pemerintah dapat memprioritaskan transparansi struktur biaya dan proses bisnis kargo udara guna menciptakan efisiensi.

"Pemerintah saat ini tengah berupaya menurunkan biaya logistik nasional agar lebih kompetitif dibanding negara-negara ASEAN. Karena itu, yang dibutuhkan dunia usaha saat ini adalah efisiensi dan penyederhanaan biaya," tandas Budiyanto.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News