/2026/05/07/948321619.jpg "FKBI & YLKI Harap Penurunan Harga Diesel Jaga Biaya Logistik & Jadi Bantalan Ekonomi")
Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pertamina (Persero) dan badan usaha niaga swasta kompak menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis diesel mulai 1 Juni 2026. Lembaga konsumen berharap penurunan harga diesel bisa menjaga biaya logistik dan menjadi bantalan bagi ekonomi masyarakat.
Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menyambut baik penurunan harga BBM jenis diesel di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) Pertamina dan swasta. Tulus menyoroti bahwa BBM jenis diesel banyak digunakan untuk jenis angkutan logistik.
"Diharapkan hal tersebut (penurunan harga diesel) bisa menurunkan biaya logistik, dan ending-nya bisa menurunkan harga bahan pangan pada konsumen akhir," kata Tulus saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (1/6/2026).
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana punya catatan serupa. Niti berharap penurunan harga BBM jenis diesel, khususnya harga Dex Series bisa menjadi bantalan bagi masyarakat. Apalagi, pada saat yang sama, Pertamina juga masih menahan harga BBM non-subsidi Research Octane Number (RON) 92 alias Pertamax.
"Penahanan harga Pertamax 92 dan penurunan harga dexlite bisa menjadi bantalan bagi masyarakat. Jika Pertamax 92 ikut naik, efek dominonya terhadap daya beli masyarakat luas akan sangat terasa. Penurunan harga diesel juga bisa mengurangi biaya pengeluaran operasional kendaraan konsumen," ujar Niti.
Baca Juga: Harga Diesel Non-Subsidi Pertamina, Shell dan BP Kompak Turun per 1 Juni 2026
Sebagai informasi, PT Pertamina Patra Niaga menurunkan harga Dex Series (Dexlite dan Pertamina Dex). Harga produk BBM jenis Dexlite (CN 51) mengalami penurunan sebesar Rp 3.000 per liter, dari Rp 26.000 menjadi Rp 23.000 per liter.
Sedangkan harga Pertamina Dex (CN 53) turun sebesar Rp 3.100 per liter, dari Rp 27.900 menjadi Rp 24.800 per liter. Daftar harga tersebut merupakan acuan untuk harga BBM non-subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.
Di jaringan SPBU swasta, Shell dan BP ikut menurunkan harga BBM jenis diesel. Merujuk pengumuman terbaru di website resminya, harga Shell V-Power Diesel kini dibanderol sebesar Rp 24.490 per liter.
Harga Shell V-Power Diesel tersebut berlaku di wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur. Harga Shell V-Power Diesel mengalami penurunan sebanyak Rp 6.400 per liter, dari harga sebelumnya sebesar Rp 30.890 per liter.
Sedangkan di SPBU BP, harga BP Ultimate Diesel mengalami penurunan sebanyak Rp 4.830 per liter dari Rp 29.890 menjadi Rp 25.060. Harga ini berlaku untuk SPBU BP di daerah Jabodetabek maupun Jawa Timur.
Harga Pertamax Turbo Naik
Pada saat yang sama, Pertamina juga melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi jenis gasoline, yakni pada produk Pertamax Turbo (RON 98). Berbeda dari penurunan harga di Dex Series, Pertamina menaikkan harga Pertamax Turbo sebesar Rp 850 per liter, dari Rp. 19.900 menjadi Rp. 20.750 per liter.
Soal kenaikan harga Pertamax Turbo, Tulus melihat dampaknya terhadap ekonomi masyarakat secara luas akan cenderung terbatas. Sebab, segmen pasar Pertamax Turbo merupakan kalangan menengah-atas hingga kelas atas yang punya daya beli lebih kuat.
"Kenaikan harga Pertamax Turbo tidak akan berdampak signifikan dari sisi pengguna, karena pengguna Pertamax Turbo umumnya kendaraan pribadi dengan cc besar, atau bahkan kendaraan mewah," kata Tulus.
Sementara itu, YLKI memiliki catatan soal kenaikan harga Pertamax Turbo. Niti mengingatkan perlu ada antisipasi agar kenaikan harga bensin dengan RON tinggi ini tidak menimbulkan migrasi konsumsi ke BBM dengan RON lebih rendah.
Baca Juga: Harga BBM Non-Subsidi Naik, YLKI Ingatkan Potensi Migrasi Konsumen ke Produk Subsidi
"Tentu yang terdampak (kenaikan harga Pertamax Turbo) adalah konsumen kelas menengah atas. Peningkatan harga Pertamax Turbo berpotensi adanya migrasi pada BBM yang kualitasnya di bawah Turbo," ungkap Niti.
Pertimbangan Pertamina dan BP
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun mengatakan penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan antara lain dinamika harga energi global (harga pasar) dan formula harga sesuai ketentuan Pemerintah. Penyesuaian harga dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan daya beli, serta tetap menjadikan produk BBM non-subsidi dengan harga yang kompetitif di masyarakat pengguna.
“Penurunan harga Pertamina Dex, Dexlite, serta penyesuaian harga Pertamax Turbo dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika harga energi global serta parameter yang ditetapkan pemerintah melalui formula harga yang berlaku,” ujar Roberth dalam rilis yang disiarkan pada Senin (1/6/2026).
Baca Juga: Harga BBM Non-Subsidi Pertamina Terus Dievaluasi, Kondisi Selat Hormuz Jadi Penentu
Pertamina Patra Niaga akan terus memantau perkembangan pasar energi global dan berkoordinasi dengan Pemerintah untuk memastikan layanan energi yang andal, kompetitif, dan berkelanjutan bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. “Untuk sektor diesel, dengan harga yang lebih kompetitif, kami berharap dapat memberikan manfaat yang lebih luas terhadap stabilitas ekonomi nasional,” kata Roberth.
Manajemen BP-AKR juga menyatakan terus memonitor perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta berbagai faktor operasional lainnya yang mempengaruhi bisnis distribusi BBM. "Terkait harga dan ketersediaan produk bahan bakar, BP-AKR terus melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Termasuk kondisi pasar, operasional serta keberlanjutan layanan kepada pelanggan," ungkap Manajemen BP-AKR melalui keterangan yang diterima Kontan.co.id, Senin (1/6/2026).
Dalam menghadapi kondisi pasar yang dinamis, BP-AKR melakukan evaluasi dan penyesuaian operasional secara berkala, termasuk pengaturan distribusi secara aktif, guna menjaga keberlangsungan operasional dan kualitas layanan kepada pelanggan. Sebagai badan usaha niaga BBM, Manajemen BP-AKR menegaskan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan dan kebijakan pemerintah dalam tata kelola sektor energi.
"Kami meyakini pemerintah terus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat, ketahanan energi nasional, dan keberlangsungan iklim usaha yang sehat, sehingga seluruh pelaku industri dapat terus berkontribusi secara optimal," pungkas Manajemen BP-AKR.
Baca Juga: Tahan Harga Pertamax Redam Dampak Lonjakan BBM Non Subsidi? Ini Kata DPR Hingga YLKI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
