Aturan Baru Pelabelan Kualitas Beras Berpotensi Menekan Keuntungan Pengusaha Beras

Kamis, 10 Juli 2025 / 17:00 WIB

ILUSTRASI. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc. Sejumlah perusahaan penggilingan dan distribusi beras mengurangi produksi dan distribusinya dalam beberapa bulan terakhir.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah perusahaan penggilingan dan distribusi beras mengurangi produksi dan distribusinya dalam beberapa bulan terakhir.

Langkah ini dipicu oleh kenaikan harga gabah yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET), serta penerapan aturan baru terkait pelabelan kualitas beras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE), Eliza Mardian, menjelaskan bahwa kenaikan harga gabah sebenarnya berdampak positif bagi petani.

Penyesuaian harga tersebut telah mendorong peningkatan nilai tukar petani (NTP), yang menandakan membaiknya daya beli dan kesejahteraan mereka.

“Sejak Januari hingga Juni 2025, NTP pangan berada di kisaran 106-109. Pada Juni 2025, NTP pangan tercatat 109,24, lebih tinggi dibandingkan Juni 2024 yang hanya 106,2. Ini menunjukkan bahwa penyesuaian harga gabah telah memberikan dampak positif terhadap motivasi petani,” kata Eliza kepada KONTAN, Kamis (10/7).

Namun di sisi lain, pengusaha penggilingan dan distributor beras tertekan oleh kenaikan harga bahan baku tersebut. Untuk menjaga margin keuntungan, mereka harus menyesuaikan harga jual, yang berpotensi menekan konsumen, terutama di segmen menengah ke bawah.

“Kenaikan harga beras premium tidak terlalu jadi soal bagi kalangan atas. Tapi yang menjadi persoalan adalah harga beras medium yang tinggi, padahal ini dikonsumsi oleh masyarakat bawah,” lanjut Eliza.

Dalam konteks ini, pemerintah dinilai perlu memperkuat peran program seperti Beras SPHP atau bantuan pangan agar beras bersubsidi tetap tersedia di pasaran.

Selain tekanan harga bahan baku, pengusaha juga dihadapkan pada aturan baru pelabelan BDKT (Beras Dalam Kemasan dan Tertelusur) dari Pemprov DKI Jakarta.

Aturan ini bertujuan untuk menjamin mutu beras dan melindungi konsumen dari praktik oplosan. Namun, penerapannya menimbulkan beban tambahan bagi pelaku usaha.

“Mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengujian mutu, perubahan kemasan, dan administrasi perizinan. Padahal, mereka juga diharuskan menjual sesuai HET yang sering tidak realistis dengan kondisi pasar,” ujar Eliza.

Jika tidak ada fleksibilitas dalam penyesuaian HET, para pelaku usaha bisa mengalami kerugian karena harga jual tidak menutup biaya produksi dan distribusi. Hal ini dikhawatirkan dapat memicu penurunan pasokan beras di pasar.

Sebagai solusi jangka panjang, Eliza mendorong efisiensi di sektor produksi, termasuk melalui mekanisasi pertanian dan pengendalian biaya sewa lahan.

Ia juga mendorong pembentukan koperasi tani yang terintegrasi dengan unit penggilingan (rice milling unit), agar petani dapat langsung menjual produk dalam bentuk beras, bukan lagi gabah.

“Masalah utama di rantai pasok beras kita adalah panjangnya jalur distribusi. Kalau petani tergabung dalam koperasi dan punya unit penggilingan sendiri, mereka bisa langsung menjual ke pengecer. Ini akan memotong rantai pasok dan menekan harga di tingkat konsumen,” pungkas Eliza.