Reporter: Agus Triyono | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014 segera berakhir. Tahun 2014 ini, Indonesia akan memasuki rencana pembangunan baru untuk periode 2014-2019.
Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah Swasta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Bastary Pandji Indra mengatakan, untuk menyongsong RPJMN baru, Bappenas saat ini tengah menyusun rencana pembangunan yang akan mereka lakukan pada periode 2014-2019 mendatang.
Khusus untuk pembangunan infrastruktur, dalam draft RPJMN 2014-2019 setidaknya ada 12 prioritas rencana pembangunan infrastruktur yang ingin digenjot oleh pemerintah.
Bastary mengatakan, dalam draf RPJMN yang saat ini telah disusun oleh Bappenas, kebutuhan investasi yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur tersebut mencapai US$ 550,368 miliar.
Dana investasi tersebut diperlukan untuk membangun; jalan sebesar US$ 107, 016 miliar, rel kereta sebesar US$ 23,352 miliar, transportasi perkotaan sebesar US$ 13,944 miliar, transportasi laut sebesar US$ 47,292 miliar, dan feri dan ASDP sebesar 7,644 miliar.
Selain itu, kebutuhan investasi tersebut juga diperlukan untuk pembangunan infrastrukur penerbangan sebesar US$ 15,288 miliar, listrik sebesar US$ 9,720 miliar, gas dan energi sebesar US$ 44,940, sumber daya air sebesar 91,644 miliar, sarana air bersih dan sampah 55,944, perumahan sebesar US$ 32, 256 dan IT sebesar US$ 20,323 miliar.
Bastary mengatakan, besarnya dana investasi yang direncanakan oleh Bappenas dalam RPJMN 2014- 2019 tersebut telah disusun berdasarkan beberapa pertimbangan.
Salah satunya, target pendapatan per kapita penduduk Indonesia sebesar US$ 14.000 yang diharapkan bisa dicapai pada tahun 2025 mendatang.
"Selain itu, kebutuhan investasi tersebut juga telah dihitung pada target pengangguran dan kemiskinan yang dalam beberapa tahun ke depan diharapkan bisa ditekan di bawah 5%," kata Bastary di Jakarta Kamis (3/4) lalu.
Bambang Tjahyono, Direktur Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, mengatakan terkait infrastruktur penerbangan dan bandara, pembangunan lima tahun ke depan akan diarahkan pada penambahan pembangunan dan peningkatan pelayanan bandara di seluruh Indonesia. Harapannya, pelayanan bandara bisa ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
Bastary mengakui, mendapatkan investasi sebesar US$ 550,368 miliar dalam jangka waktu lima tahun ke depan bukan pekerjaan mudah bagi pemerintah. Apalagi, bila melihat kapasitas anggaran pemerintah yang saat ini hanya berkisar di angka Rp 1.100 triliun dan kontribusi investasi dari perusahaan BUMN yang saat ini baru mencapai Rp 350 triliun.
Oleh karena itulah, agar kebutuhan investasi infrastruktur tersebut bisa tercapai pemerintah akan menggenjot pendanaan dari sumber lain. Yaitu dari sektor swasta.
Upaya itu, akan dilakukan dengan mengajak swasta bekerjasama dalam pembangunan infrastruktur di dalam negeri untuk lima tahun ke depan.
Bastary menambahkan, untuk meningkatkan investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah akan mempermudah mekanisme kerja sama antara pemerintah dengan swasta dalam pembangunan infrastruktur.
"Salah satunya, dengan merevisi Perpres tentang KPS, agar mekanisme kerjasama yang dilakukan bisa cepat dan tidak bertele- tele," kata Bastary.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
