Reporter: Risky Widia Puspitasari | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Pemerintah dinilai belum optimal menggarap potensi perikanan Indonesia. Padahal penggarapan potensi perikanan ini sudah tertuang dalam UU No 18 tahun 2012 tentang Pangan.
Untuk itu, Kamar Dagang Indonesia (Kadin) menghendaki pemerintah untuk memberikan prioritas lebih untuk sektor perikanan ini. "Mulai dari hulu sampai hilir harus terintegrasi dan berkesinambungan," ujar Yugi Prayanto, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perikanan dan Kelautan, di kantornya, Senin lalu (7/4).
Kadin memberikan usulan terhadap pemerintah, antara lain :
1. Modernisasi armada kapal tangkap dan alat tangkap tepat bagi nelayan untuk efisiensi biaya produksi.
2. Pemberian insentif bagi nelayan atau hasil tangkapan ikan, sebagai kompensasi pengurangan subsidi BBM.
3. Penambahan volume tambak untuk budidaya.
4. Pembangunan unit produksi ikan, udang dan rumput laut serta membangun pabrik pakan yang efisien di dekat sentra budidaya.
5. Peningkatan ekspor produk hasil olahan.
Sedangkan untuk pendukung sektor hulu dan hilir, antara lain :
1. Aplikasi pola ramah lingkungan, tanpa limbah dan berkelanjutan dari sektor hulu sampai hilir.
2. Membangun fasilitas penelitian dan pengembangan yang berteknologi handal dan tepat guna.
3. Penyediaan SDM yang kompeten.
4. Tersedia Sistem Logistik Nasional dan sistem Rantai Dingin (Cold Chain) yang lengkap untuk sektor hulu sampai hilir. 5. Menyediakan infrastruktur yang memadai seperti listrik dan air. Serta mempermudah akses darat maupun laut.
6. Pembiayaan dengan persyaratan yang lebih ringan, bunga bank rendah (kurang dari 3% per tahun), kredit investasi jangka panjang di atas 10 tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
