Bebas Bea Masuk LPG Jadi Opsi Baru Feedstock Industri Petrokimia

Selasa, 11 Agustus 2026 / 15:57 WIB

ILUSTRASI. Kebijakan pembebasan bea masuk liquefied petroleum gas (LPG) untuk industri petrokimia dinilai bukan semata-mata untuk menekan biaya bahan baku.? (DOK/Ridwan Mulyana)

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan pembebasan bea masuk liquefied petroleum gas (LPG) untuk industri petrokimia dinilai bukan semata-mata untuk menekan biaya bahan baku.

Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) melihat insentif tersebut dapat memperkuat fleksibilitas feedstock industri petrokimia nasional.

Wakil Ketua Umum Inaplas Edi Riva'i mengatakan, pemanfaatan LPG sebagai feedstock memberikan alternatif bagi industri yang selama ini bergantung pada nafta maupun kondensat.

"Dari perspektif industri, kami melihat pembebasan bea masuk LPG tidak semata-mata sebagai upaya menurunkan biaya bahan baku. Kebijakan ini justru memberikan fleksibilitas feedstock bagi industri petrokimia," ujar Edi kepada Kontan, Selasa (11/8/2026).

Menurut Edi, fleksibilitas tersebut penting di tengah dinamika pasokan bahan baku dan pasar energi global. Dengan memiliki lebih banyak pilihan feedstock, industri memiliki ruang lebih besar untuk menjaga kontinuitas produksi apabila terjadi gangguan atau keterbatasan pasokan dari sumber tertentu.

Dengan demikian, kebijakan tarif bea masuk 0% untuk impor LPG dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat ketahanan pasokan bahan baku industri petrokimia nasional.

Pemerintah sebelumnya menetapkan tarif bea masuk 0% untuk impor LPG yang digunakan industri petrokimia selama enam bulan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 50/2026. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 28 Juli 2026.

Namun, Edi menilai dampak kebijakan tersebut terhadap harga produk plastik di sektor hilir tidak akan serta-merta terlihat. Pasalnya, harga produk plastik dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari harga bahan baku dan harga global, keseimbangan pasokan dan permintaan, hingga kondisi perdagangan internasional.

"Manfaat kebijakan ini terhadap harga produk plastik di hilir tidak serta-merta dapat dirasakan secara langsung," katanya.

Selain itu, industri plastik nasional saat ini masih menghadapi tekanan oversupply serta tingginya produk impor. Kondisi tersebut semakin menekan pelaku industri domestik, terutama ketika produk impor masuk dengan harga rendah.

Edi menyebut praktik perdagangan tidak adil seperti dumping juga menjadi tantangan bagi industri dalam negeri. Untuk menghadapi kondisi tersebut, pemerintah dan industri telah menggunakan instrumen trade remedy.

Uji Efektivitas

Lebih lanjut, Edi menilai periode enam bulan pemberian tarif bea masuk 0% dapat dimanfaatkan sebagai tahap awal untuk menguji efektivitas kebijakan tersebut.

Evaluasi, kata dia, tidak cukup hanya melihat dampaknya terhadap harga bahan baku. Pemerintah juga perlu melihat sejauh mana LPG dapat dimanfaatkan sebagai alternatif feedstock dan memberikan fleksibilitas bagi industri domestik.

"Periode enam bulan sebagai tahap awal yang tepat untuk menguji efektivitas kebijakan ini. Evaluasinya tidak hanya dari sisi harga, tetapi juga sejauh mana LPG dapat dimanfaatkan sebagai alternatif feedstock dan memberikan fleksibilitas bagi industri domestik," jelas Edi.

Menurut dia, periode tersebut juga bertepatan dengan kondisi availability LPG di pasar global yang relatif lebih baik, termasuk pada musim panas di sejumlah negara asal LPG.

Ke depan, Edi menilai pemerintah dapat mempertimbangkan kelanjutan kebijakan tersebut apabila ketidakpastian pasokan bahan baku masih berlanjut. Keputusan perpanjangan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi serta perkembangan kondisi pasar.

"Pada akhirnya, penggunaan LPG sebagai feedstock bukan hanya soal cost saving, tetapi juga tentang supply security, feedstock flexibility, dan daya saing industri petrokimia nasional," tandasnya.

Dengan fleksibilitas feedstock tersebut, industri petrokimia domestik diharapkan lebih siap menghadapi dinamika pasar energi sekaligus tekanan produk impor berharga murah, termasuk produk yang masuk melalui praktik perdagangan tidak adil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News