Reporter: Dimas Andi | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah situasi global yang tidak menentu, industri otomotif Indonesia tetap menunjukkan angka pertumbuhan yang luar biasa. Baik industri kendaraan bermotor (KBM) roda dua maupun roda empat, keduanya mampu bertahan dengan rantai pasok yang juga terus hidup.
Sepanjang periode Januari-Oktober 2024, industri KBM roda dua memiliki kinerja produksi sebesar 5,8 juta unit dengan penjualan 5,4 juta unit dan ekspor completely built up (CBU) sebesar 458.000 unit.
Begitu juga industri KBM roda empat. Kinerja positif sektor ini ditunjukkan dengan angka produksi yang meningkat sebesar 996.000 unit, penjualan sebesar 710.000 unit, ekspor CBU sebesar 390.000 unit, dan impor CBU sebesar 80.000 unit.
Baca Juga: Rayakan Produksi 160.000 Unit di Pabrik Indonesia, Wuling Ekspor Cloud Ev ke ASEAN
“Angka ini setara dengan pertumbuhan sebesar 6,7% dari total keseluruhan pada tahun 2023,” ujar Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza dalam keterangan resmi, Jumat (29/11).
Untuk mendukung komitmen global terhadap net zero emission (NZE), Indonesia menargetkan penurunan emisi sesuai dengan kesepakatan global 43,2%.
Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan berbagai macam insentif termasuk penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), bea masuk 0% dan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan listrik.
“Regulasi ini dirancang untuk mendorong investasi dan akselerasi transisi menuju energi bersih. Sejalan dengan komitmen itu, Kemenperin dengan mengusung multiple pathway approach yang merupakan strategi kami untuk mencapai target tersebut,” ungkap Faisol.
Kemenperin telah mengeluarkan Permenperin Nomor 36 tahun 2021 tentang Kendaraan Bermotor Roda 4 Emisi Karbon Rendah, yang memberikan insentif pengurangan pajak barang mewah pada setiap teknologi kendaraan dengan emisi karbon rendah. Pendekatan ini mempertimbangkan keunggulan dan kekurangan dari setiap teknologi yang ada.
Di dalam regulatory framework, terdapat persyaratan penggunaan komponen lokal produksi Indonesia atau nilai minimum Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Apabila persyaratan lokal purchase maupun TKDN terpenuhi, maka industri KBM bisa mendapatkan insentif, baik fiskal maupun nonfiskal.
“Kita sudah menyaksikan ada banyak produk-produk lokal yang sebenarnya sudah diproduksi di Indonesia. Walaupun komponennya masih ada yang dari luar, tapi komponen lokalnya sudah cukup tinggi. Bahkan ada beberapa yang sudah mendekati 40%. Oleh karena itu, Kemenperin terus mendorong supaya pabrikan-pabrikan ini memperbesar komponen lokalnya,” jelas Wamenperin.
Baca Juga: Strategi BYD Minta Penurunan Harga Pemasok untuk Menghadapi Persaingan EV Global
Guna menarik investasi dan mempercepat pembentukan ekosistem kendaraan listrik, pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan target nilai TKDN dari sebelumnya minimum 40% sampai tahun 2023, menjadi minimum 40% sampai tahun 2026, minimum 60% sampai 2029, dan minimum 80% pada tahun 2030 dan seterusnya.
Menurut Faisol, perubahan itu akan mewujudkan harapan dalam memajukan industri otomotif dalam negeri yang berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional.
“Pemerintah ingin semua produsen otomotif itu bisa membuat pabrik di Indonesia, karena punya dampak sosial dan ekonomi yang tinggi termasuk penyerapan lapangan pekerjaan,” tuturnya.
Wamenperin menegaskan, jika pabrik-pabrik otomotif besar di Indonesia yang di dalamnya memiliki rantai pasok yang didukung oleh industri kecil dan menengah tidak dilindungi, tentu akan mengakibatkan persoalan industrial yang cukup panjang. Hal itu disebabkan banyaknya tenaga kerja yang terlibat, serta rantai industri yang juga panjang.
Selain itu, melihat penetrasi pasar mobil maupun motor listrik dalam dua tahun terakhir, Wamenperin menilai pasar otomotif akan dikuasai oleh kendaraan motor listrik dalam waktu sekitar lima tahun.
Oleh karena itu, pemerintah juga harus mulai menyusun langkah atau transisi dari industri berbahan fosil, kemudian elektrik atau kombinasi keduanya.
“Ini yang perlu betul-betul dipikirkan oleh pemerintah sebagai regulator agar industri tidak mengalami kontraksi,” kata Faisol.
Sejalan dengan hal itu, Ketua Satgas Transisi Energi Nasional Rachmat Kaimuddin menyampaikan beberapa negara tetangga sudah menyiapkan peralihan menuju Electric Vehicle (EV), salah satunya Thailand. Alhasil, kemungkinan pasar otomotif dikuasai oleh kendaraan listrik bukanlah lagi hal yang mustahil.
Rachmat menilai, puncak penjualan kendaraan konvensional global terjadi pada tahun 2017. Dari tahun 2017 sampai hari ini, penjualan kendaraan konvensional di dunia itu sudah turun.
“Artinya, langkah transisi itu pasti harus kita tempuh,” kata Rachmat.
Jika dilihat dari pasar otomotif kendaraan listrik hari ini, Rachmat mengungkapkan merek-merek kendaraan listrik yang masuk ke Indonesia menyuguhkan berbagai produk-produk berkualitas tinggi.
Terlepas dari hal itu, Rachmat mengatakan tugas pemerintah Indonesia khususnya Kemenperin untuk menjaga dan memastikan agar masyarakat yang ingin membeli kendaraan listrik mendapatkan produk yang baik.
“Jadi jangan sampai nanti barang yang kurang baik yang masuk ke konsumen kita,” pungkasnya.
Selanjutnya: Cuan 22,15%% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Bergeming (1 Desember 2024)
Menarik Dibaca: Cara Ubah Rumah Tipe 36 yang Sempit Jadi Terasa Luas
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
