Belum Untungkan Petani Sawit, SPKS Usul Moratorium Sertifikasi RSPO

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengusulkan moratorium sementara dan bersyarat terhadap sertifikasi kelompok petani kelapa sawit swadaya baru dalam sistem Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Usulan ini muncul lantaran sistem sertifikasi dan perdagangan kredit RSPO dinilai belum memberikan manfaat ekonomi yang memadai bagi petani.

Ketua Umum SPKS Sabarudin mengatakan, pertumbuhan jumlah petani dan luas kebun yang tersertifikasi belum diikuti dengan peningkatan pendapatan kelompok petani. Sebaliknya, petani masih menghadapi persoalan penyerapan kredit, keterbatasan akses pasar fisik, hingga transparansi harga perdagangan kredit.

Hasil kajian SPKS menunjukkan, sepanjang 2023–2024 jumlah kelompok petani yang menjual kredit RSPO meningkat 36%, dari 85 kelompok menjadi 116 kelompok. Namun, volume kredit yang terjual hanya tumbuh 9%, dari 261.792 ton menjadi 284.188 ton.

Baca Juga: Produksi Sawit RI Terancam Turun 2,2 Juta Ton pada 2027, Ekspor Bisa Susut

Pada periode yang sama, total pendapatan kelompok justru turun 7%, dari US$ 7 juta menjadi US$ 6,5 juta. Rata-rata pendapatan setiap kelompok penjual kredit juga merosot sekitar sepertiga, dari US$ 82.400 menjadi US$ 56.000.

"RSPO tidak bisa terus membanggakan pertumbuhan jumlah petani dan luas kebun bersertifikat jika pada saat yang sama pendapatan kelompok petani justru menurun," kata Sabarudin dalam keterangan tertulis, Senin (2/11/2026). 

Selain itu, studi yang dilakukan atas penugasan RSPO menemukan sebanyak 29 dari 84 kelompok petani yang disurvei di Indonesia tidak memiliki akses ke pabrik kelapa sawit bersertifikat RSPO di sekitar wilayah mereka.

Akibatnya, banyak petani masih menjual TBS sebagai produk konvensional. Sementara itu, manfaat sertifikasi diperoleh secara terpisah melalui penjualan kredit dengan mekanisme book and claim. Dalam skema ini, perusahaan dapat membeli kredit sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan tanpa harus membeli produk fisik dari petani yang menghasilkan kredit tersebut. 

Lebih dari itu, SPKS menyebut, data RSPO yang diterima organisasi menunjukkan harga kredit sekitar US$ 7,5 per kredit. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun dari kelompok petani di lapangan, petani hanya menerima paling banyak sekitar US$ 2. 

Munurut Sabarudin, perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai besaran biaya dan margin perantara serta nilai bersih yang benar-benar diterima kelompok petani.

"Petani berhak mengetahui berapa harga kredit yang dibayar pembeli, berapa bagian yang diterima perantara, dan berapa pendapatan bersih yang masuk ke kelompok. RSPO harus memastikan perdagangan kredit berlangsung transparan dan tidak membiarkan petani berada pada posisi yang lemah dalam transaksi," lanjut Sabarudin.

SPKS menilai kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan risiko petani keluar dari sistem sertifikasi atau dropout. 

Pasalnya, mempertahankan sertifikat membutuhkan biaya dan pekerjaan berulang, mulai dari audit, pengelolaan sistem kendali internal kelompok, hingga pemenuhan standar di kebun.

"Jika pendapatan kelompok terus menurun dan hasil penjualan kredit tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, petani berpotensi tidak lagi memiliki insentif untuk memperpanjang sertifikasinya," ungkap Sabarudin. 

Baca Juga: El Nino Picu Sungai Kapuas Surut, Pengiriman CPO Terhambat dan Harga TBS Turun

Selain mengusulkan moratorium sertifikasi baru, SPKS mendesak RSPO dan perusahaan anggotanya memperluas pembelian produk fisik petani melalui kemitraan koperasi dengan pabrik bersertifikat. SPKS juga meminta peningkatan komitmen pembelian kredit melalui skema Shared Responsibility.

SPKS turut meminta RSPO membuka data penerbitan, penjualan, stok kredit yang belum terserap, harga, hingga pendapatan kelompok petani. 

"Pengaturan terhadap perantara perdagangan kredit juga perlu diperjelas, termasuk keterbukaan biaya dan margin dalam setiap transaksi," kata Sabarudin. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News