Bahlil Kaji Moratorium Smelter Nikel Setengah Jadi, Ini Alasannya

Penulis: Chelsea Anastasia, Chelsea Anastasia | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana mengarahkan investasi hilirisasi nikel ke industri yang mampu menghasilkan produk akhir dengan nilai tambah lebih tinggi. Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah moratorium pembangunan smelter yang hanya memproduksi nikel setengah jadi.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, kebijakan hilirisasi telah mendorong lonjakan nilai ekspor nikel Indonesia.

Mengacu data Kementerian ESDM, nilai ekspor nikel Indonesia yang sebelumnya sekitar US$ 3,3 miliar pada periode 2017–2019 meningkat menjadi US$ 33,9 miliar pada 2024.

Bahlil menyebut peningkatan tersebut merupakan hasil kebijakan penghentian ekspor bijih nikel yang dilanjutkan dengan pembangunan industri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

"Kita menyetop ekspor nikel pada 2020, kemudian kita membangun industri, kita bikin hilirisasi. Apa yang terjadi? 2024, ekspor kita sudah bisa mencapai US$ 33 miliar sampai US$ 34 miliar. Itu baru satu sektor," ujar Bahlil dalam Pembukaan Minerba Convex 2026 di JIExpo Jakarta, Senin (2/11/2026).

Menurut Bahlil, hilirisasi juga memungkinkan Indonesia mengembangkan ekosistem industri baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) secara terintegrasi.

Ekosistem tersebut mencakup kegiatan pertambangan, smelter, pengolahan menggunakan teknologi high pressure acid leach (HPAL), produksi prekursor dan katoda, hingga pembuatan baterai sel.

Ia mengatakan, Indonesia saat ini telah memiliki tiga fasilitas pabrik baterai. Produk antara seperti prekursor dan katoda yang dihasilkan di dalam negeri juga mulai masuk ke rantai pasok industri global, termasuk pasar Amerika Serikat (AS).

"Kemarin di Weda Bay baru diresmikan oleh Bapak Presiden. 2024 kita resmikan satu di Karawang yang LG dan Hyundai. Satu lagi punya Antam sama CATL akan diresmikan oleh Bapak Presiden di bulan ini di Karawang," jelas Bahlil.

Bahlil soroti dominasi produk nikel setengah jadi

Meski mencatatkan peningkatan ekspor, Bahlil menilai pengembangan hilirisasi mineral di Indonesia masih belum optimal. Pasalnya, industri pengolahan dalam negeri masih didominasi produk setengah jadi.

Ia memperkirakan sekitar 50%–60% produk hilirisasi mineral Indonesia masih berada pada tahap pengolahan antara. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam menentukan arah kebijakan investasi industri mineral ke depan.

"Tetapi jujur saya katakan kepada teman-teman pengusaha, industri hilirisasi kita sekarang masih mayoritas produknya itu baru di tengah. Baru di 60%, 50% dan ini membludak sekarang," kata Bahlil.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah membuka kemungkinan menghentikan sementara pembangunan smelter yang hanya menghasilkan produk setengah jadi.

Bahlil menegaskan, pemerintah ingin mendorong investasi yang menghasilkan produk akhir agar nilai tambah dari pengolahan sumber daya mineral dapat dinikmati lebih besar oleh Indonesia.

"Perlu kita membuat kajian, apakah masih kita mungkinkan untuk membangun smelter yang produknya itu hanya setengah jadi atau kita moratorium," imbuhnya.

Ia menambahkan, pemerintah juga ingin mengurangi ketergantungan pada ekspor produk setengah jadi yang kemudian diproses lebih lanjut di negara lain.

Dengan mendorong produksi hingga tahap akhir, Indonesia diharapkan dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari pemanfaatan sumber daya mineralnya.

"Supaya bahan baku setengah jadi ini tidak semuanya diekspor ke luar, jadi Indonesia itu betul-betul mendapatkan manfaatnya secara utuh. Ini yang sekarang kita lagi mau kaji, Bapak Ibu semua," imbuh Bahlil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News