Beras Premium Langka di Pasaran, CELIOS Soroti HET yang Tak Sinkron dengan Biaya Hulu

Reporter: Vina Elvira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kelangkaan stok beras premium di sejumlah gerai ritel modern dinilai bukan semata-mata disebabkan oleh ketiadaan stok beras secara fisik.

Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Eliza Mardian menilai kondisi tersebut lebih mencerminkan adanya ketidaksesuaian struktur harga di sepanjang rantai pasok beras.

Menurut Eliza, pasar beras saat ini tengah mengalami penyesuaian seiring perubahan peran pemerintah yang semakin aktif dalam pengelolaan pangan, mulai dari penyerapan gabah, pengelolaan cadangan beras pemerintah, pengendalian harga hingga penerapan harga eceran tertinggi (HET).

"Masalah muncul ketika negara menetapkan harga di hilir, sementara pembentukan biaya dan harga di hulu tetap mengikuti mekanisme pasar. Kalau kedua sisi itu tidak sinkron, yang terjadi bukan kekurangan beras secara fisik, tetapi dislokasi pasar," ujar Eliza kepada Kontan.co.id, Minggu (6/9).

Eliza menjelaskan, selama bertahun-tahun pelaku usaha swasta telah membangun ekosistem beras premium, mulai dari pengadaan gabah, penggilingan, pengemasan, branding, distribusi hingga penjualan melalui ritel modern.

Keputusan pelaku usaha dalam menjalankan rantai tersebut, didasarkan pada perhitungan biaya, margin, risiko stok serta keuntungan.

Ketika harga beras di tingkat penggilingan meningkat, sementara harga jual di tingkat ritel masih dibatasi HET, ruang keuntungan pelaku usaha menjadi semakin sempit.

Eliza menilai akar persoalan kelangkaan beras premium di rak ritel modern saat ini adalah ketidaksesuaian HET dengan struktur biaya di hulu.

Saat ini HPP gabah kering panen (GKP) berada di level Rp6.500 per kilogram. Namun, harga GKP yang diterima petani dalam beberapa bulan terakhir berada di kisaran Rp7.000 per kilogram dan di sejumlah sentra bahkan sempat mencapai Rp7.200-Rp7.500 per kilogram.

Kondisi tersebut membuat biaya bahan baku meningkat, sementara harga jual beras premium kemasan di kanal ritel tetap menghadapi batasan HET.

"Sudah tidak menutup. Makanya produsen memproduksi fortifikasi yang tidak ada HET-nya untuk menjaga profit mereka," kata Eliza.

Eliza juga menilai intervensi pemerintah terhadap sektor perberasan saat ini tergolong agresif. Pemerintah menargetkan peningkatan penyerapan beras dari sekitar 3 juta ton menjadi 4 juta ton setara beras, sementara cadangan beras pemerintah berada di kisaran 5,2 juta-5,4 juta ton.

Di saat yang sama, pemerintah mempertahankan harga pembelian pemerintah (HPP) GKP sebesar Rp6.500 per kilogram serta melakukan penegakan HET untuk menjaga harga beras di tingkat konsumen.

"Negara punya stok dan kewenangan untuk menjaga harga, sedangkan korporasi punya jaringan produksi dan distribusi. Persoalannya adalah kedua mekanisme tersebut belum tentu bekerja dengan struktur harga yang sama," ujar Eliza.

Karena itu, Eliza menilai kondisi pasar beras saat ini tidak tepat jika disebut sebagai collapse akibat negara mengambil alih pasar. Menurut dia, kondisi tersebut lebih tepat disebut sebagai friksi ketika negara kembali masuk lebih dalam ke pasar yang selama ini banyak dijalankan oleh mekanisme korporasi.

Untuk mengatasi kelangkaan beras premium di ritel modern, Eliza menilai pemerintah perlu melakukan sinkronisasi kebijakan harga dari hulu hingga hilir.

Salah satunya dengan melakukan evaluasi terhadap HET beras agar lebih mencerminkan perkembangan biaya produksi dan distribusi. Kebijakan harga di tingkat konsumen tidak dapat dilepaskan dari perubahan biaya yang terjadi di tingkat petani, penggilingan hingga distribusi.

Pemerintah juga perlu memperbaiki rantai distribusi dan memastikan kebijakan penyerapan gabah serta pengendalian harga tidak justru membuat pelaku usaha kehilangan insentif untuk memasok beras premium ke kanal ritel formal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News