Reporter: Sofyan Nur Hidayat | Editor: Test Test
JAKARTA. Pemerintah harus mempercepat penyelesaian masalah infrastruktur dan logistik untuk mendukung pertumbuhan industri. Selama ini, biaya logistik menjadi salah satu komponen pengeluaran terbesar industri di dalam negeri.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik, Natsir Mansyur mengatakan, biaya logistik di Indonesia lebih dari 15% biaya yang dikeluarkan industri. Padahal di negara lain seperti Jepang, biaya logistik hanya sekitar 5%. "Biaya logistik yang tinggi melemahkan daya saing industri kita," kata Natsir dalam acara Breakfast Meeting dengan pelaku industri di Kementerian Perindustrian, akhir pekan lalu.
Menurut Natsir, yang mempengaruhi tingginya ongkos logistik bukan cuma kendala infrastruktur jalan, tapi juga hal lain, seperti minimnya sarana gudang, kapal dan pelabuhan. Minimnya ketersediaan kapal misalnya, telah menimbulkan kemacetan panjang di Pelabuhan Merak menuju Bakauheni belum lama ini. Akibat kemacetan itu, biaya logistik menjadi sangat mahal, sehingga menyebabkan kenaikan harga barang di Sumatra hingga 30%.
Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Gunadi Sinduwinata mengatakan, selama ini masyarakat cenderung mencari jalan sendiri untuk mengatasi kendala infrastruktur. Misalnya, untuk menghindari kemacetan, banyak masyarakat beralih menggunakan sepeda motor. Alhasil, kondisi itu juga semakin menambah parah kemacetan yang sudah terjadi.
Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia M. Chatib Basri meminta pemerintah selama satu tahun ini fokus menyelesaikan persoalan infrastruktur dan logistik. Hal itu menurutnya harus didukung oleh semua kementerian.
Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengatakan, selama ini biaya logistik di Indonesia mencapai 17%. Padahal agar bisa bersaing, biaya logistik harus lebih rendah. "Idealnya di bawah 10%, karena negara kompetitor di bawah itu semua," kata Hidayat. Sayangnya, kata Hidayat, pihaknya tak bisa berbuat banyak, karena persoalan infrastruktur bukan wewenangnya. "Hanya 20% persoalan infrastruktur yang menjadi wewenang kami," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
