Reporter: Kornelis Pandu Wicaksono | Editor: Andri Indradie
JAKARTA. Meskipun belum ada kepastian, efek penetapan royalti di bisnis tambang batubara dari 3%-7% menjadi 10%-13,5% sudah ketahuan. Di risetnya hari ini, Rabu (8/1), Ami Tantri, Analis Credit Suisse Securities Indonesia, mengatakan, efek kebijakan ini akan berdampak besar pada perusahaan tambang batubara skala kecil.
Kesimpulan analisis itu muncul setelah Tantri mengunjungi 13 perusahaan batubara kecil untuk memahami operasional perusahaan, performa, serta risiko atas kenaikan royalti. Contohnya, PT Resource Alam Indonesia (KKGI). Perusahaan batubara skala kecil sebenarnya masih bisa bertahan dengan efisiensi meskipun harga rata-rata batubara turun dari US$ 58,5 per ton menjadi US$ 52 per ton.
KKGI mampu menurunkan biaya yang ditanggung kas perusahaan dari US$ 32,5 per ton menjadi US$ 28,9 per ton dengan cara efisiensi. Artinya, produsen-produsen kecil sekelas KKGI sebenarnya masih bisa menggali laba.
Namun, kenaikan royalti sepertinya akan menghajar kas perusahaan jika kebijakan royalti naik jadi maksimal 13,5%. Terutama, perusahaan kecil yang menambang batubara kalori rendah kurang dari 4.000 kcal per kilogram. Menurut survei lapangan Tantri, penyebab utamanya tak lain adalah kenaikan royalti hingga tiga kali lipat itu.
Akibatnya, pasokan batubara berkalori rendah dari Indonesia ke dunia internasional juga akan merosot. Menurut hitungan Tantri, batubara berkalori rendah ini memberi kontribusi sekitar 10% terhadap total produksi batubara Indonesia. Alhasil, jika produksi batubara berkalori rendah merosot, bisa mengurangi sekitar 4% pengapalan suplai batubara internasional.
Asal Anda tahu, Indonesia merupakan negara suplier batubara terbesar atau sekitar 40% dari total suplai batubara sedunia. Tapi, menurut Tantri, bukan berarti efeknya akan sampai pada harga. Merosotnya produksi batubara berkalori rendah dari Indonesia tak akan membuat harganya lantas naik. Cuma, selisih harga batubara kalori rendah di Indoensia dengan harga patokan internasional akan menipis.
Penetapan royalti baru ini berpayung pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sebelumnya, Pemerintah berencana menetapkan harga baru royalti dengan merivisi PP tersebut dan memberlakukan mulai 1 Januari 2014. Apalagi, Pemerintah sudah menggenggam restu dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk merivisinya.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Supriatna Suhala pernah berpendapat, penetapan royalti batubara memang belum tepat jika ditetapkan sekarang. Rekomendasi dari APBI, harga royalti seharusnya berlaku bertahap mengingat harga batubara mengacu pada pasar internasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
