Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani membantah proyek pembangunan Pelabuhan Cilamaya merupakan syarat khusus yang diajukan Jepang agar mau memperbesar investasinya di Indonesia. Hal tersebut diucapkan Franky saat menggelar jumpa pers terkait nilai investasi yang dibawa pulang pemerintah pasca kunjungan Presiden Jokowi ke Jepang dan Tiongkok.
"Tidak (benar proyek Pelabuhan Cilamaya syarat dari Jepang agar mau berinvestasi di Indonesia)," ujar Franky di Kantor BKPM, Jakarta, Rabu (1/4).
Namun, dia mengakui bahwa kunjungan Presiden Jokowi ke Jepang juga membahas terkait proyek Pelabuhan Cilamaya. Bahkan kata Franky, para investor asal Jepang menyampaikan kepada pemerintah akan mendalami investasi pelabuhan yang saat ini menjadi polemik tersebut.
"Jadi memang disinggung soal Cilamaya, tapi posisi kita kan sekarang sedang menunggu terkait dengan 150 hektar lahan sawah, pipa gas, dan terkait dengan Pertamina," kata Franky.
Menurut Franky, salah satu yang ditawarkan pemerintah kepada Jepang dan Tiongkok adalah investasi di sektor Kemaritiman terutama untuk mendukung program tol laut yang dicanangkan pemerintah. Sayangnya kata dia, Jepang masih ingin mendalami berbagai celah investasi di sektor maritim.
Sementara Tiongkok justru melangkah lebih dulu. Negeri Tirai Bambu ini sudah berkomitmen berinvestasi disektor maritim sebesar 2 miliar dollar AS.
Sebelumnya, proyek pembangunan Pelabuhan Cilamaya menjadi polemik di dalam negeri. Pasalnya, berbagai pihak yaitu Kementerian ESDM, Pertamina dan SKK Migas menolak pembangunan Pelabuhan Tersebut karena diyakini bisa mengganggu operasional Blok Migas Offshore North West Jawa (ONWJ).
Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan bahwa proyek yang digagas oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu tetap akan jalan terus. (Yoga Sukmana)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
