Reporter: Pratama Guitarra | Editor: Rizki Caturini
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Induk usaha PT Freeport Indonesia (PTFI) yakni Freeport McMoRan Inc, dalam pemaparan kinerja Kuartal III-2017 menyatakan terus bekerja secara positif dan damai dengan Pemerintah Indonesia perihal perundingan yang sedang berjalan. Freeport berharap supaya negosiasi bisa diselesaikan pada akhir tahun ini.
CEO Freeport McMoRan, Richard C. Adkerson mengatakan, salah satu isu kompleks yang terus dibahas bersama dengan Pemerintah Indonesia adalah pelepasan divestasi saham 51%. Pasalnya, selain harus menyepakati valuasinya, proses pelepasan sahamnya pun masih belum ditentukan.
"Kami berbicara dengan pemerintah tidak hanya valuasi, tapi juga struktur proses untuk menjual saham, termasuk alternatif dari Pemerintah Indonesia melalui BUMN," katanya dalam conference call, Rabu malam (25/10).
Namun Adkerson bilang, kedua belah pihak semakin dekat untuk pembahasan valuasi. Karena awal bulan ini, Menteri ESDM, Ignasiun Jonan mengatakan valuasi PTFI sebesar US$ 8 miliar.
Sementara itu, Freeport bersikeras valuasi harus didasari penawaran saham publik. Menurut Adkerson, berdasarkan logika pemerintah seharusnya yang dilihat adalah nilai perusahaan secara keseluruhan, yaitu ekuitas plus utang, bukan hanya nilai ekuitas saja. “Dengan demikian, valuasi PTFI mendekati US$ 13 miliar.
Namun sayangnya, Adkerson menolak menjawab apakah pihaknya masih mempertahankan perhitungan valuasi PTFI pada kuartal VI tahun 2015 yang sebesar US$ 16 miliar. Ia hanya bilang, sejak saat itu nilai valuasi PTFI mengalami naik turun. Namun, jika angka US$ 16 miliar itu digunakan, maka perbedaan antara angka perkiraan dua pihak kira-kira sekitar US$ 1,25 miliar, berdasarkan porsi divestasi 41.64% PTFI.
Adkerson juga bilang, bahwa ia telah menyarankan Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) sebagai salah satu skema divestasi. Pasalnya, menurut Adkerson, transaksi tersebut akan melibatkan nilai yang sangat besar dan belum jelas apakah akan dilakukan oleh pembeli tunggal. "Sampai sekarang, ada ketidakmauan pada pemerintah untuk menerima saran kami," tandasnya.
Setelah dikonfirmasi, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono enggan menjawab pertemuan terakhir dengan bos Freeport McMoRan di Kantor Kementerian ESDM pada Selasa (24/10). Tapi ia bilang, bahwa negosiasi dengan Freeport diharapkan bisa selesai pada akhir Desember tahun ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
