Reporter: Petrus Dabu | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) telah menyetujui anggaran pengeluaran perusahaan minyak dan gas untuk tahun 2012. Total ekspenditur/pengeluaran perusahaan minyak dan gas bumi (migas) yang disetujui mencapai US$ 24,15 miliar.
Rinciannya, US$ 20,9 miliar untuk wilayah kerja produksi dari 71 kontraktor kontrak kerja sama (KKS) yang mengajukan rencana program dan anggaran (work, program and budget/WP&B). Sisanya, US$ 3,25 miliar untuk wilayah kerja eksplorasi dengan jumlah 183 kontraktor. Jumlah tersebut belum termasuk 24 kontraktor Eksplorasi yang baru meneken kontrak kerja sama pada November dan Desember 2011.
Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas BPMIGAS, Gde Pradnyana mengatakan, anggaran US$ 20,9 miliar di wilayah kerja produksi, rencananya sebanyak 61% digunakan untuk operasional produksi. Sementara, 22% untuk pengembangan lapangan, 10% untuk kegiatan eksplorasi, sisanya untuk administrasi dan umum.
"Dari kegiatan operasional, sebesar US$ 736 juta untuk kegiatan perawatan fasilitas produksi," ujar Gde dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (20/12).
Gde menyebut, perawatan fasilitas perlu mendapat perhatian, karena lebih dari 60% penghentian produksi tidak terencana (unplanned shutdwon) disebabkan oleh kerusakan fasilitas produksi dan operasi. “Kondisi ini menyebabkan kehilangan potensi produksi yang tidak sedikit,” urainya.
Sedangkan, sekitar 78% dari anggaran US$ 3,25 miliar di wilayah kerja eksplorasi, diperuntukkan untuk pengeboran eksplorasi. Lalu, 7% untuk survei geologi, 14% untuk administrasi dan umum, dan sisanya untuk pengembangan.
BP migas berharap, komposisi anggaran yang telah disetujui tersebut dapat direalisasikan oleh kontraktor KKS dengan optimal. Pasalnya, rencana yang sudah disepakati kerap terhambat berbagai masalah. Kendala di lapangan 60% disebabkan faktor non teknis, seperti perijinan, tumpang tindih lahan, dan sosial masyarakat.
Lanjut Gde, mengingat mayoritas hambatan adalah faktor non teknis, perlu peningkatan peran serta pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan operasional migas. Menurutnya, semua hambatan tersebut dapat diminimalisir, apabila ada sinergi yang lebih baik dengan seluruh pemangku kepentingan di sektor ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
