Reporter: Tri Sulistiowati | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Tidak ingin kehilangan pasar dan meningkatkan kualitas Crude Palm Oil (CPO), pemerintah mulai mendorong petani untuk melakukan penanaman kembali atau replanting lahan kelapa sawit. Bayu Krisnamurthi, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mengatakan bila peremajaan lahan sudah harus dilakukan karena usia tanaman sudah mencapai 30 tahun.
"Ini sudah darurat karena, kalau tidak dilakukan replanting maka akan mengulangi kegagalan produksi komoditas lainnya seperti nasib kopi, cengkeh, dan lainnya," katanya, Senin (4/10).
Kebanyakan yang harus dilakukan replanting adalah lahan perkebunan rakyat. Karena produktivitasnya hanya sekitar 2 ton CPO per hektare sedangkan produktivitas perkebunan industri sampai 7 ton CPO per Ha.
Lainnya, dengan adanya usaha penanaman kembali maka menjadi kesempatan untuk melakukan penataan ulang lahan dan produktvitas kepala sawit.
Sampai saat ini jumlah lahan yang akan dilakukan replanting seluas 29,2 Ha. Sayangnya, usaha penanaman kembali masih sulit dilaksanakan karena banyak lahan yang bermasalah terkait status hukum kepemilikannya.
Untuk mendukung penanaman kembali, BPDP membantu petani rakyat dengan memberikan pinjaman sebesar Rp 25 juta per petani. Sekedar informasi, dibutuhkan biaya sebesar Rp 60 juta per Ha.
Bayu mengatakan BPDP sepanjang tahun ini menganggarkan dana sekitar Rp 400 miliar untuk proyek replanting. Namun, Bayu masih enggan membeberkan total dana replanting yang sudah keluar.
"Masih dalam penghitungan," tambahnya.
Rino Afriano Wakil Sekjen Apkasindo mengaku bila kesulitan petani untuk melakukan replanting bukan karena tumpang tindih kepemilikan lahan melainkan susahnya mendapatkan kredit dari bank.
"Kita baru mendapatkan dana dari BPDP setelah kredit kita di bank disetujui," katanya kemarin (3/10).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
