Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tahun ini, Perum Bulog akan menganggarkan Rp 2,5 triliun untuk pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Karyawan Gunarso mengatakan, dengan anggaran tersebut diperkirakan akan ada 250.000-300.000 ton beras untuk CBP.
"CBP itu digunakan untuk stabilisasi harga pangan atau operasi pasar, saat bencana alam, kerjasama internasional juga untuk kerja sama ASEAN," ujar Karyawan kepada KONTAN, Selasa (30/1).
Sejak Desember 2017 hingga saat ini, Pemerintah pun terus melakukan operasi pasar di seluruh Indonesia untuk mengatasi tingginya harga dan pasokan beras. Menurut Gunarso, Bulog sudah mengguyur 204.000 ton beras ke masyarakat.
Gunarso bilang, sampai saat ini stok beras Bulog berkisar 800.000 ton. Stok tersebut sudah termasuk stok CBP.
Menurutnya, stok tersebut masih cukup untuk pelaksanaan OP hingga panen raya berlangsung. "Kalau nanti habis, Bulog akan terus menyerap beras untuk CBP," kata Karyawan.
Sementara itu, Gunarso pun mengatakan Bulog siap ditugaskan untuk memperbesar serapan CBP asalkan penugasan yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Menurutnya, bila terdapat penugasan memperbesar stok CBP, penugasan tersebut harus diajukan oleh kementerian teknis terkait, Kementerian teknis pun harus melapor pada Kementerian Keuangan, harus ada kesiapan anggaran, memastikan besar HPP, memastikan pasar, serta harus memikirkan disposal stok.
"Disposal stock maksudnya pemerintah boleh melakukan apa saja pada stok beras ini. Misalnya, boleh dijual ke pabrik dengan harga murah, Bulog tidak disalahkan," terang Gunarso.
Menurut Gunarso, sebelum dilakukan pembesaran stok CBP, semua aspek harus diperhatikan. Mulai dari penyimpanan dan peruntukannya.
Apalagi, bila CBP ini disimpan dalam waktu lama, beras yang ada akan mengalami penurunan kualitas. Kata Gunarso, kendala di penyimpanan ini menjadi persoalan yang terus menghantui Bulog.
"Bulog hanya operator, kami tidak bisa menyampaikan penolakan, kami hanya menyampikan, mandatory kepada Bulog harus jelas," kata Gunarso.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
