Bulog Masuk Infrastruktur Pascapanen, Efektivitas dan Beban Fiskal Disorot

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penugasan pemerintah kepada Perum Bulog untuk menggarap infrastruktur pascapanen (IPP) dinilai sebagai langkah cepat dalam memperkuat ketahanan pangan. Namun, dari sisi kelembagaan dan tata kelola, kebijakan ini masih menyisakan sejumlah catatan.

Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menilai penunjukan Bulog sebagai aktor utama cukup praktis karena didukung pengalaman dan infrastruktur yang sudah ada.

“Kalau dilihat dari sisi kelembagaan, penugasan Bulog ini memang terlihat sebagai pilihan yang paling cepat dan praktis. Bulog sudah punya jaringan gudang, pengalaman menyerap gabah, dan peran lama di sektor pangan. Tapi di sisi lain, ada perubahan peran yang cukup besar di sini. Dari yang sebelumnya fokus pada stabilisasi, sekarang juga masuk ke pembangunan infrastruktur. Itu berarti tanggung jawabnya jadi jauh lebih luas,” ujar Yusuf kepada Kontan, Senin (20/4).

Baca Juga: Bahlil Singgung Penyesuaian Harga BBM Non Subsidi Tahap Berikutnya, Pertamax Naik?

Ia menambahkan, meskipun pembangunan fisik akan dilakukan pihak lain, Bulog tetap berperan sebagai pengatur dan pengawas. Hal ini menuntut kesiapan organisasi yang lebih kuat, terutama mengingat tugas utama Bulog saat ini masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan stok dan keuangan.

“Penambahan mandat ini perlu benar-benar diimbangi dengan penguatan kapasitas, supaya tidak justru menambah tekanan di dalam organisasi,” jelasnya.

Dari sisi fiskal, Yusuf menilai skema pembiayaan yang disiapkan pemerintah—termasuk alokasi hingga Rp 5 triliun—tidak sepenuhnya bebas risiko. Meski tidak langsung membebani anggaran secara terbuka, keberhasilan pengembalian dana tetap bergantung pada kinerja aset yang dibangun.

“Pengembalian dana sangat bergantung pada kemampuan aset yang dibangun untuk menghasilkan pendapatan. Sementara karakter infrastruktur seperti gudang dan fasilitas pengolahan itu biasanya tidak memberikan keuntungan besar, karena marginnya tipis dan sebagian diatur oleh kebijakan pemerintah,” ungkapnya.

Menurut dia, kondisi tersebut membuka kemungkinan adanya dukungan lanjutan dari pemerintah di masa depan, baik dalam bentuk subsidi maupun intervensi kebijakan lain. Karena itu, kehati-hatian dalam perencanaan dan eksekusi dinilai menjadi kunci agar manfaat program sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Dari sisi implementasi, Yusuf juga menyoroti pentingnya pengawasan yang kuat, terutama karena proyek akan tersebar di berbagai daerah dengan karakteristik berbeda. Ia mengingatkan agar pembangunan tidak sekadar menambah kapasitas, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.

“Selain itu, kita juga punya pengalaman bahwa fasilitas yang sudah ada belum semuanya dimanfaatkan secara optimal. Jadi penting memastikan bahwa pembangunan baru ini benar-benar menjawab kebutuhan, bukan sekadar menambah kapasitas,” katanya.

Meski demikian, dari perspektif rantai pasok, kebijakan ini dinilai berada di arah yang tepat. Infrastruktur pascapanen selama ini menjadi salah satu titik lemah dalam sistem pangan nasional.

“Kalau infrastruktur ini dibangun di lokasi yang tepat dan terhubung dengan sistem yang baik, potensi perbaikannya ada. Kehilangan hasil panen bisa ditekan, penyerapan bisa lebih stabil, dan posisi petani bisa sedikit lebih kuat,” ujar Yusuf.

Namun, ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur bukan satu-satunya solusi. Tantangan distribusi dan kepastian penyaluran hasil panen tetap perlu dibenahi agar fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Kalau hasil yang diserap tidak punya jalur distribusi yang jelas, maka fasilitas yang dibangun bisa kurang optimal pemanfaatannya. Koordinasi antar lembaga juga akan sangat menentukan, karena kebijakan pangan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” pungkasnya. 

Baca Juga: Krakatau Posco Perkuat Perkuat Inovasi Teknologi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News