Reporter: Ratih Waseso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perum Bulog mengupayakan agar 200.000 ton beras impor dapat masuk di Desember ini. Kedatangan beras impor tersebut akan digunakan sebagai cadangan beras pemerintah (CBP).
Impor dilakukan, lantaran upaya pembelian beras di dalam negeri hingga saat ini belum mampu memenuhi target.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau yang akrab disapa Buwas mengatakan, dari 500.000 ton target pembelian di dalam negeri hanya didapatkan 166.000 ton.
"Kami upayakan sampai bulan Desember. Ini kan tinggal hitungan minggu lagi," kata Buwas usai Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional dan BPS, di Komplek DPR, Jakarta Rabu (7/12).
Baca Juga: Pemerintah Sudah Impor 200.000 Ton Beras
Meski demikian, Buwas menegaskan mendapatkan 200.000 ton beras impor tidaklah mudah. Lantaran banyak negara produsen yang membatasi ekspor dan mengutamakan kebutuhan dalam negerinya.
Belum lagi soal logistik. Kondisi cuaca hingga ketersediaan kapal juga dikhawatirkan menjadi tantangan dalam mendatangkan beras impor.
Bulog mengupayakan segala cara, termasuk meminta bantuan kedutaan negara tersebut agar beras datang Desember ini. Sayangnya Ia tak menyampaikan dari mana impor beras tersebut akan datang.
Ditanya apakah sisa 300.000 ton kuota impor beras akan dilakukan tahun depan, Bulog masih akan melihat kondisi ke depan. Namun, Ia memastikan bahwa impor tidak akan didatangkan saat musim panen.
"Tapi kan kita lihat dari masa panennya. Jangan sampai kita datangkan pada masa panen. Itu sama aja itu membunuh petani," tegasnya.
Baca Juga: Badan Pangan Nasional Ungkap Sudah Beli 200.000 Ton Beras dari Luar Negeri
Untuk harga pembelian beras impor tersebut, Buwas menyebut lebih murah dari harga beras medium di Indonesia. Tak menyebut angka detail. Hanya saja Buwas mengungkap pembelian beras impor di bawah Rp 9.000 per kilogram.
Beras impor yang didatangkan nantinya ialah jenis premium. Hal ini lantaran di luar negeri sudah tidak tersedia stok beras medium. Namun lantaran ada ketentuan CBP ialah beras medium, maka akan dilakukan pengalihan dengan izin dari Menteri Keuangan.
"Kalau premium itu bisa disikapi dengan pembelian komersil. Nanti setelah di sini kita minta izin dari Menteri Keuangan melalui audit BPK, boleh nggak itu dialihkan menjadi CBP, yaitu nanti selisihnya yang bayar pemerintah," kata Buwas.