Bulog Verifikasi 370 Aduan SPHP Oplosan, Lima RPK di Jakarta Sudah Ditutup

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perum Bulog terus memperketat pengawasan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menyusul dugaan penyimpangan beras yang beredar di masyarakat.

Bulog mencatat terdapat sekitar 370 pengaduan yang kini tengah diverifikasi bersama Satgas Pangan.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, pihaknya telah membentuk Satgas Pengawasan Beras Terpadu untuk menindaklanjuti berbagai laporan dugaan pelanggaran dalam distribusi beras SPHP.

Satgas tersebut melibatkan unsur internal Bulog melalui Satuan Pengawasan Intern (SPI) serta Satgas Pangan guna memastikan setiap laporan yang masuk dapat ditindaklanjuti secara tepat.

Baca Juga: Beras SPHP Diduga Dioplos Jadi Premium, Bulog Telusuri Celah Pengawasan Mitra

"Alhamdulillah, seperti yang kemarin dilaporkan oleh, disampaikan Pak Mentan, ada lebih kurang 370 pengaduan. Nah, 370 pengaduan ini sedang lagi diverifikasi," ujar Rizal dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Rizal menjelaskan, proses verifikasi dilakukan untuk memastikan kebenaran setiap laporan sebelum Bulog mengambil tindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Penindakan nantinya akan disesuaikan dengan wilayah asal pengaduan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

Menurutnya, Bulog tidak dapat serta-merta menjatuhkan sanksi hanya berdasarkan laporan yang diterima. Karena itu, proses pemeriksaan dilakukan bersama Satgas Pangan agar penindakan yang dilakukan memiliki dasar yang kuat.

"Setelah diverifikasi, kalau nanti sudah fix betul, akan segera kita tindak lanjuti sesuai dengan wilayah yang diadukan. Jadi per provinsi atau per kabupaten nanti disesuaikan dengan wilayahnya," katanya.

Adapun untuk kasus yang telah terbukti melibatkan mitra Rumah Pangan Kita (RPK) di DKI Jakarta, Bulog telah mengambil tindakan tegas. Rizal menyebut terdapat lima RPK yang langsung dihentikan keterlibatannya setelah diketahui terlibat dalam kasus sebelumnya.

"Yang langsung terlibat kemarin, yang langsung terlibat yang di DKI, lima langsung dicopot. Langsung tanpa ada ini, langsung kita hentikan yang lima itu," ungkap Rizal.

Ia menambahkan, Bulog masih memproses laporan lainnya yang masuk dalam 370 pengaduan tersebut. Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya pelanggaran, Bulog akan menutup izin usaha RPK yang bersangkutan.

Baca Juga: Bulog Salurkan 53,5 Ton Beras SPHP ke 107 Kopdes Merah Putih, Ini Sebarannya

"Nah, kemudian yang lainnya sedang proses yang tadi dilaporkan, berapa tadi? 370 laporan itu. Itu kalau nanti terbukti, langsung kita close, tutup untuk izin usaha RPK-nya," tegasnya.

Rizal menyebut pengawasan terhadap distribusi beras SPHP menjadi perhatian penting, terutama menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), Ramadan, hingga Idul Fitri.

Bulog berupaya memastikan program stabilisasi pangan berjalan sesuai tujuan dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari situasi pasar.

Ia juga menyoroti potensi kenaikan harga pangan yang dipengaruhi berbagai faktor, termasuk dampak El Nino terhadap produksi beras di Indonesia maupun negara-negara lain di kawasan Asia dan ASEAN.

Karena itu, Bulog terus memperkuat koordinasi dengan Satgas Pangan untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah praktik penyimpangan dalam distribusi pangan.

"Jangan sampai ada mafia-mafia pangan yang memanfaatkan situasi menjelang Natal, Tahun Baru, ataupun bahkan nanti Ramadan dan Idul Fitri," pungkas Rizal. 

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan menindaklanjuti 340 aduan masyarakat melalui "Lapor Pak Amran" terkait dugaan penyimpangan sektor pertanian untuk melindungi petani, konsumen, dan ketahanan pangan nasional.

“Dua minggu ini masuk 340 laporan. Kami tindaklanjuti. Yang belum masuk dalam laporan, bertobat. Pasti kami kejar,” kata Mentan Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (8/11/2026). 

Aduan tersebut mengungkap berbagai dugaan penyimpangan di sektor pertanian, mulai dari permasalahan beras, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga program cetak sawah.

Baca Juga: BULOG Percepat Bantuan Pangan dan SPHP, Stok Beras Nasional Tembus 5,3 Juta Ton

Ia memastikan setiap laporan akan ditelusuri dan pelanggaran yang terbukti akan diteruskan kepada aparat penegak hukum. 

Salah satu fokus penindakan adalah dugaan penyimpangan tata niaga beras, termasuk pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Amran mengungkapkan sejumlah modus, mulai dari membawa beras ke penggilingan untuk digiling ulang, mengemasnya kembali menggunakan karung berbeda, hingga membongkar muatan di lokasi tersembunyi untuk mengganti kemasan dan identitas produk. 

Dalam perkembangan penanganan kasus perberasan, sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam delapan kasus yang melibatkan 15 merek beras fortifikasi. Pemerintah memastikan penindakan terhadap pelanggaran mutu dan tata niaga beras terus berlanjut.

Dia mengingatkan beras SPHP merupakan instrumen pemerintah untuk menjaga pasokan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Karena itu, beras yang mendapat dukungan pemerintah tidak boleh disalahgunakan untuk meraup keuntungan secara tidak wajar. 

Pelaku usaha juga wajib mematuhi ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk melindungi konsumen dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk menjaga kepentingan petani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News