Reporter: Nindita Nisditia | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencetak laba bersih senilai Rp 183,9 triliun pada semester I-2023. Jumlah tersebut naik 12,9% dibandingkan periode sama tahun lalu atau secara year on year (YoY).
Laba bersih tersebut bersumber dari peningkatan pendapatan usaha BUMN di paruh pertama tahun 2023 yang mencapai Rp 1.389 triliun. Pendapatan usaha BUMN ini naik 2,2% YoY.
Sebelumnya, sepanjang tahun 2021 pendapatan BUMN mencapai Rp 2.292 triliun, lalu tumbuh menjadi Rp 2.916 triliun pada tahun 2022, atau naik 27,2% yoy.
Selain kenaikan kinerja, peningkatan juga terlihat dari belanja modal (capex) BUMN di semester I-2023 yang mencapai Rp 118,6 triliun, atau naik 47,3% yoy. Asal tahu saja, capex BUMN di periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 80,55 triliun.
Peningkatan capex BUMN tersebut tidak lepas dari kebijakan BUMN dalam memprioritaskan program-program strategis. BUMN juga fokus pada berbagai program restrukturisasi agar perusahaan negara dapat menjalankan usahanya dengan efektif dan efisien.
Baca Juga: BUMN Sudah Setor Dividen ke Kas Negara Rp 65,5 Triliun
"Seiring dengan pemulihan ekonomi, kinerja BUMN juga terus meningkat secara signifikan," kata Menteri BUMN Erick Thohir dalam keterangan tertulis, Selasa (24/10).
Berbagai aktivitas bisnis yang positif mengantarkan perolehan ekuitas seluruh BUMN ke angka Rp 3.101 triliun pada tahun 2022 atau tumbuh 11,6% yoy dari sebelumnya yang sebesar Rp 2.778 triliun.
"Mayoritas BUMN juga sudah jauh meninggalkan zona dominasi utang dalam pengelolaan keuangannya, atau sehat. BUMN telah menurunkan tingkat utang dibanding investasi tertanam dari 36,2% pada tahun 2021, menjadi 34,9% pada tahun 2022," ungkap Erick
Erick menyebut, raihan tersebut membuat BUMN tangguh dengan aset yang tumbuh dari Rp 8.978 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp 9.789 triliun pada tahun 2022.
Erick percaya, BUMN mampu menyetorkan dividen Rp 80,6 triliun. Angka ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 80,2 triliun. Dan menjadi yang terbesar dalam sepanjang sejarah Kementerian BUMN.
Agar kinerja BUMN dapat terus meningkat, Erick menegaskan, program 'Bersih - bersih BUMN' terus berlanjut. Tidak hanya pada perusahaan BUMN, tetapi juga anak perusahaan BUMN. Bersih - bersih ini antara lain dilakukan pada BUMN asuransi, mulai dari Jiwasraya dan Asabri, hingga dana - dana pensiun (dapen) BUMN.
"Bekerja sama dengan Jaksa Agung dan BPKP kami terus lanjutkan program Bersih - bersih ini. Tidak hanya 4 Dapen, di mana ada indikasi kerugian negara Rp 300 miliar, kami juga sudah minta dilanjutkan ke 7 dapen lainnya," ungkap Erick.
Baca Juga: Erick Thohir Ingin BUMN Tetap Setor Dividen Jumbo, Saham Ini Bisa Jadi Penyumbangnya
Erick mengungkap, dirinya telah membentuk tim khusus untuk meneliti ulang adanya indikasi kecurangan terhadap dana pensiun yang dikelola oleh BUMN. Dalam tim itu, terdapat Wakil Menteri BUMN, Sekretaris Kementerian BUMN, dan Deputi Bidang Hukum Kementerian BUMN .
"Ternyata hasil koordinasi kami dengan BPKP dan Kejaksaan Agung, dari 48 Dana Pensiun yang dikelola BUMN, 70% dalam kondisi sakit, dimana 34 dana pensiun dinyatakan tidak sehat. Kita berkoordinasi dengan Jaksa Agung dan kami sepakat untuk mendorong tindak lanjutnya kepada BPKP untuk memastikan angka-angka ini, " ucap Erick.
Ke depannya, Erick mengupayakan agar Kebijakan dan strategi BUMN berkelanjutan, dan disejajarkan dengan Roadmap BUMN 2020-2024.
"Restrukturisasi BUMN juga telah dilakukan dengan membentuk klasterisasi, dengan fokus selaras dengan best practice global, menjaga span of control pada enam klaster per Wakil Menteri," kata Erick.
Erick menambahkan, klasterisasi BUMN dilakukan dengan menyeimbangkan komposisi klaster, ukuran dan kompleksitasnya. Klasterisasi juga dilakukan dengan melihat kesamaan model bisnis dan keterkaitan value chain.
Pengelompokan BUMN ini juga diselaraskan dengan restrukturisasi/ pemulihan kesehatan BUMN termasuk di sektor infrastruktur untuk mendukung penugasan BUMN di sektor-sektor strategis/Prioritas Nasional.
"Misi PSO Governance akan dititikberatkan pada kecukupan pendanaan dan pendapatan bagi BUMN yang mendapatkan mandat PSO serta menerapkan standar tinggi untuk transparansi, akuntabilitas, dan manajemen risiko," pungkas Erick.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
