Reporter: Muhammad Yazid, Azis Husaini | Editor: Azis Husaini
Cadangan minyak dan gas di Blok Mahakam saat masa kontrak habis pada 2017 masih tersisa 2,03 tcf dan 52,2 juta barel minyak. Belakangan tersiar kabar, cadangan tersebut masih berkali-kali lipat jumlahnya.
Akar persoalan dari tarik menarik pengelolaan Blok Mahakam, di Selat Makassar, Kalimantan Timur, yang berakhir pada 2017, bisa jadi lantaran cadangan minyak dan gas (migas) di blok tersebut masih sangat besar. Inilah yang membuat PT Total E&P Indonesie enggan hengkang dari blok itu.
Kalau melongok ke belakang, Total E&P mulai menggarap Blok Mahakam sejak Maret 1967 silam lewat perjanjian production sharing contract (PSC). Pada 1997, pemerintah memberikan perpanjangan kontrak kepada perusahaan asal Prancis itu hingga 2017 depan. Pada 1997, perusahaan gas asal Jepang Inpex Corp turut memiliki hak partisipasi dengan porsi saham sebanyak 50%.
Blok tersebut memiliki cadangan gas terbukti sebesar 27 triliun cubic feet (tcf). Sejak dieksploitasi perdana pada 1974 silam hingga 2012 lalu, blok tersebut telah menghasilkan sekitar 75% dari cadangan terbukti. Diproyeksikan setelah berakhirnya kontrak, gas Blok Mahakam hanya tersisa 2,03 tcf dan 52,2 juta barel minyak.
Kurtubi, pengamat minyak dan gas bumi (migas) mengungkapkan, penurunan produksi di Blok Mahakam hanya strategi agar tidak ada perusahaan migas yang berminat mengelola blok tersebut. Padahal. "Cadangan di Blok Mahakam itu masih sangat besar," kata dia.
Menurutnya, cadangan gas Blok Mahakam sejatinya tidaklah sekecil angka yang disampaikan pemerintah ke publik. Ia memperkirakan, cadangan gas yang tersisa bisa sekitar 12,5 tcf. "Bahkan, ada peneliti yang menyatakan cadangan gas di Blok Mahakam masih bisa lebih dari itu, dan nilainya bisa lebih dari Rp 1.000 triliun," imbuhnya.
Untuk itu, Kurtubi mengatakan, Pertamina harus menjadi operator Blok Mahakam agar bagi hasil produksi seluruhnya menjadi milik negara. Menurutnya, apabila Total E&P tetap melanjutkan kontrak, maka sebagian hasil migas akan tetap menjadi hak perusahaan asing, yakni 30% untuk gas dan 15% minyak bumi.
Ia menjelaskan, pemerintah harus segera menetapkan status kontrak Blok Mahakam agar dapat memberikan kepastian usaha, baik bagi Pertamina maupun Total E&P. "Jika pemerintah menolak usulan perpanjangan dari Total, mereka dapat segera mencari lapangan lain di sekitar Mahakam untuk dikembangkan," kata Kurtubi.
Dia menuding, molornya keputusan kelanjutan kontrak Blok Mahakam hanyalah akal-akalan pemerintah untuk memperpanjang kontrak bagi Total E&P. "Itu hanya strategi pemerintah. Masalahnya sudah jelas, apabila kontrak habis harus dikembalikan ke negara, dan wajib didahulukan bagi Pertamina karena mereka memang berminat," imbuhnya.
Bahkan untuk meyakinkan pemerintah akan pengelolaan Blok Makaham. Kristanto Hartadi, Head Departement Media Relations Total E&P Indonesie menjanjikan, pihaknya pada lima tahun lalu telah secara resmi mengajukan aplikasi untuk perpanjangan Blok Mahakam setelah 2017. "Total dan Inpex siap untuk berinvestasi lebih jauh dan mengembangkan Mahakam PSC pasca 2017 mendatang," kata dia.
Namun di lain pihak, Ali Mundakir, Vice President Communications Pertamina, mengatakan, meskipun pembahasan kelanjutan kontrak Blok Mahakam masih memerlukan proses yang panjang, Pertamina akan tetap menunggu keputusan dari pemerintah. "Kami tetap siap menjadi operator. Jadi, sekarang kita tunggu saja keputusan pemerintah," ujarnya.
Ali menjelaskan, saat ini sumber daya manusia (SDM) di Pertamina tidak perlu lagi diragukan. Mereka sudah mampu mengelola blok migas. Bahkan belum lama ini, beberapa ahli migas Pertamina telah dikirim ke Kanada untuk belajar soal produksi shale gas yang segera dikembangkan oleh Pertamina. (Bersambung)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
