Sumber: Kompas.com | Editor: Tendi Mahadi
B50 di 2021
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo ( Jokowi) meresmikan percepatan implementasi program biodiesel 30 persen atau B30 pada Senin (23/12).
Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil uji yang dimulai sejak November 2019 lalu oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI bersama beberapa agen tunggal pemegang merek dan industri terkait.
Adapun tujuan dari penerapan program B30 sendiri ialah untuk menyelesaikan masalah defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan (CAD), serta membuat udara Indonesia lebih bersih.
Baca Juga: Jokowi: Implementasi B30 bisa menghemat devisa Rp 63 triliun
"Mengapa harus dipercepat? Pertama, ini ikhtiar kita mencari sumber-sumber EBT (energi baru terbarukan), dan kita harus melepaskan diri dari ketergantungan pada energi fosil yang kita sadar suatu saat pasti akan habis," kata Jokowi.
Kedua, lanjut dia, mengurangi Indonesia dari kegiatan impor minyak dengan meningkatkan produksi minyak kelapa sawit (CPO) sebagai bahan campuran BBM. Program B30 disebut berpotensi menghemat devisa sekitar Rp 63 triliun.
"Dengan potensi sawit sebesar itu, kita punya banyak sumber bahan bakar nabati sebagai pengganti bahan bakar solar. Potensi itu harus kita manfaatkan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional kita," ujarnya.
"Usaha-usaha untuk mengurangi impor harus terus dilakukan dengan serius. Kalkulasinya jika kita konsisten menerapkan B30 ini akan dihemat devisa kurang lebih Rp 63 triliun," kata Jokowi lagi.
Baca Juga: Jokowi tak peduli soal hambatan ekspor CPO, Aprobi siap gugat BMAS ke pengadilan EU
Ketiga, penerapan B30 akan meningkatkan permintaan CPO dalam negeri. Sehingga, dampak yang diberikan dari penyerapan CPO sangat luas. "Menimbulkan multiplier effect terhadap 16,5 juta petani, pekebun kelapa sawit kita. Ini artinya problem B30 akan berdampak pada pekebun kecil dan menengah, petani rakyat yang selama ini memproduksi sawit," kata dia.
Setelah implementasi B30 di tahun 2019, Jokowi memberikan target kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan jajaran direksi Pertamina untuk mempercepat implementasi B50 pada awal 2021. (Muhammad Idris)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Ingin B50 di 2021, Ini Kekhawatiran Pengusaha Truk"
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
