Sumber: Kompas.com | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah memberlakukan implementasi program bahan bakar B30, atau solar dengan kandungan minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) 30%. Di tahun-tahun berikutnya, kandungan minyak nabati pada solar bahkan akan terus ditingkatkan.
Adapun tujuan dari penerapan program B30 sendiri ialah untuk menyelesaikan masalah defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan (CAD), serta membuat udara Indonesia lebih bersih.
Baca Juga: Program B30 kerek harga CPO, pemerintah pastikan harga biosolar tidak naik
Kendati demikian, menurut Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Gemilang Tarigan, pihaknya khawatir jika pemerintah terlalu tergesa-gesa dalam program B30 kemudian B40, dan seterusnya B50.
Saat ini saja, kata dia, banyak pemilik truk yang masih harus menyesuaikan kondisi mesin pada solar jenis B30. "Kita belum tahu ya bagaimana ke depan, ini B30 saja kita harus menyesuaikan banyak, seperti harus servis lebih cepat, belum lagi harus sering-sering ganti filter solar," kata Gemilang kepada Kompas.com, Senin (30/12).
Terkait waktu servis truk yang lebih cepat setelah menggunakan B30, sambungnya, masih relatif terjangkau bagi pengusaha truk. Jika ditambah lagi kandungan CPO dalam solar, dia berharap pemerintah tak tergesa-gesa.
"B30 itu mempercepat umur servis mesin. Jadi kita harapkan janganlah (tergesa-gesa). Teknlogi mesinnya dulu menyesuaikan, kalau mesinnya semakin canggih sih nggak masalah kalau campurannya (nabati) semakin besar pada solar," ujarnya.
Baca Juga: Ini dampak B30 pada kendaraan
Dia berharap, kalau memang tetap ingin menaikkan kandungan minyak nabati pada solar, pemerintah perlu mendesak produsen kendaraan mempercepat penyesuaian teknologi mesin truk.
"Ini kan kaitannya juga sama produsen kendaraan. Bukan nggak perlu tergesa-gesa, tapi sedikitlah perlu kajian teknologi. Sehingga tidak jadi masalah, kan kasihan kita pemilik truk kalau mesinnya korosi karena terlalu banyak air," jelas Gemilang.
B50 di 2021
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo ( Jokowi) meresmikan percepatan implementasi program biodiesel 30 persen atau B30 pada Senin (23/12).
Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil uji yang dimulai sejak November 2019 lalu oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI bersama beberapa agen tunggal pemegang merek dan industri terkait.
Adapun tujuan dari penerapan program B30 sendiri ialah untuk menyelesaikan masalah defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan (CAD), serta membuat udara Indonesia lebih bersih.
Baca Juga: Jokowi: Implementasi B30 bisa menghemat devisa Rp 63 triliun
"Mengapa harus dipercepat? Pertama, ini ikhtiar kita mencari sumber-sumber EBT (energi baru terbarukan), dan kita harus melepaskan diri dari ketergantungan pada energi fosil yang kita sadar suatu saat pasti akan habis," kata Jokowi.
Kedua, lanjut dia, mengurangi Indonesia dari kegiatan impor minyak dengan meningkatkan produksi minyak kelapa sawit (CPO) sebagai bahan campuran BBM. Program B30 disebut berpotensi menghemat devisa sekitar Rp 63 triliun.
"Dengan potensi sawit sebesar itu, kita punya banyak sumber bahan bakar nabati sebagai pengganti bahan bakar solar. Potensi itu harus kita manfaatkan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional kita," ujarnya.
"Usaha-usaha untuk mengurangi impor harus terus dilakukan dengan serius. Kalkulasinya jika kita konsisten menerapkan B30 ini akan dihemat devisa kurang lebih Rp 63 triliun," kata Jokowi lagi.
Baca Juga: Jokowi tak peduli soal hambatan ekspor CPO, Aprobi siap gugat BMAS ke pengadilan EU
Ketiga, penerapan B30 akan meningkatkan permintaan CPO dalam negeri. Sehingga, dampak yang diberikan dari penyerapan CPO sangat luas. "Menimbulkan multiplier effect terhadap 16,5 juta petani, pekebun kelapa sawit kita. Ini artinya problem B30 akan berdampak pada pekebun kecil dan menengah, petani rakyat yang selama ini memproduksi sawit," kata dia.
Setelah implementasi B30 di tahun 2019, Jokowi memberikan target kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan jajaran direksi Pertamina untuk mempercepat implementasi B50 pada awal 2021. (Muhammad Idris)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Ingin B50 di 2021, Ini Kekhawatiran Pengusaha Truk"
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
