Reporter: Muhammad Julian | Editor: Handoyo .
Dalam kondisi yang demikian, opsi pemutusan hubungan kerja bukanlah merupakan opsi yang bisa saja dilakukan apabila kondisi sudah mendesak. “Akan ada keterpaksaan untuk melakukan PHK, karena marketnya kecil tapi pasokan impornya meningkat,” kata Redma dalam konferensi pers yang diselenggarakan secara virtual pada Senin (23/03).
Menimbang situasi yang demikian, API dan Apsyfi meminta dukungan stimulus pemerintah maupun beberapa pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat arus kas pelaku industri TPT dan menekan volume importasi produk tekstil jadi yang masuk ke dalam negeri.
Tujuannya tidak lain adalah untuk menjaga agar kegiatan produksi tetap berjalan optimal tanpa adanya pemutusan PHK. Apalagi, angka tenaga kerja yang dilibatkan dalam kegiatan produksi sektor TPT tidaklah sedikit, yakni bisa mencapai kurang lebih 3 juta orang.
Dalam hal ini, bentuk dukungan untuk memperkuat arus kas dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti misalnya pemberian fasilitas penundaan pembayaran 50% tagihan PLN untuk 6 bulan ke depan, yakni pada periode April hingga September 2020, pemberian diskon tarif waktu beban idle untuk pukul 22.00-06.00 sebesar 50%, penurunan bunga kredit pinjaman, perpanjangan masa pembayaran PPN keluaran menjadi 90 hari, keringanan pajak PPH Badan sebesar 50% untuk tahun 2020, dan sebagainya.
Baca Juga: Wabah Corona Tak Ganggu Ekspor Sritex (SRIL) dan Pan Brothers (PBRX)
Sementara itu, upaya untuk menekan arus importasi produk tekstil jadi dalam negeri bisa dilakukan dengan beberapa cara seperti misalnya mempercepat bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) alias safeguard definitif dan pengetatan verifikasi dalam pemberian persetujuan impor TPT.
