Data Center Jatiluhur Ditunda, WALHI Minta Kebutuhan Air Dikaji

Reporter: Prayogi Ikhrawinata | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembangunan data center berbasis artificial intelligence (AI) milik BDx Indonesia di Jatiluhur, Purwakarta, ditunda sementara. Proyek ini disoroti karena kebutuhan air yang besar untuk sistem pendingin.

Penundaan dilakukan setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan inspeksi ke lokasi proyek. Pemerintah Kabupaten Purwakarta menyatakan pembangunan belum dapat dilanjutkan karena dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum selesai atau belum diterbitkan.

Pengampanye Urban Berkeadilan dan Kebijakan Tata Ruang WALHI Nasional, Wahyu Eka Styawan mengatakan, kebutuhan air menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pembangunan data center di Jatiluhur.

Berdasarkan kajian WALHI, kebutuhan air data center AI di kawasan Jatiluhur diperkirakan mencapai sekitar 384 liter per detik atau sekitar 12 juta meter kubik per tahun.

Meski terlihat kecil dibandingkan total volume waduk, pengambilan air secara berkelanjutan dinilai tetap dapat menambah tekanan terhadap sumber air, terutama saat musim kemarau, penurunan debit air, maupun perubahan pola cuaca akibat perubahan iklim.

Baca Juga: IDPRO Minta Daya Dukung Air Jadi Pertimbangan Data Center Jatiluhur

“Pengambilan air dalam jumlah besar dan berkelanjutan tetap dapat menambah tekanan terhadap sumber air,” ujar Wahyu kepada KONTAN, Minggu (4/10/2026).

Wahyu menilai kebutuhan air data center juga berpotensi berkompetisi dengan kebutuhan irigasi pertanian, dan masyarakat apabila tidak ada pengaturan yang jelas mengenai prioritas pemanfaatan air. Waduk Jatiluhur sendiri memiliki fungsi penting untuk irigasi pertanian dan kebutuhan masyarakat.

Pada kondisi pasokan air terbatas, tambahan kebutuhan dari data center berpotensi meningkatkan tekanan terhadap sektor pertanian, terutama ketika terjadi kekeringan atau perubahan pola curah hujan akibat krisis iklim.

“Jelas ada potensi kompetisi penggunaan air, apabila tidak ada pengaturan yang jelas mengenai prioritas pemanfaatan air,” katanya.

Karena itu, WALHI turut mendorong kajian neraca air serta daya dukung, dan daya tampung lingkungan sebelum proyek dilanjutkan. Kajian tersebut diperlukan untuk melihat kemampuan kawasan dalam menampung industri dengan kebutuhan air dan energi tinggi serta dampaknya terhadap sumber air strategis.

Baca Juga: IDPRO Dorong Kajian Neraca Air untuk Data Center Jatiluhur

WALHI juga menilai pemerintah perlu memperkuat regulasi pembangunan dan operasional data center AI. Saat ini, pembangunan masih mengandalkan instrumen umum seperti AMDAL dan perizinan berbasis risiko, sementara kebutuhan air, konsumsi energi, perlindungan sumber daya air dan dampak kumulatif dinilai perlu diatur secara lebih spesifik.

Selain itu, instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dinilai perlu digunakan sejak tahap perencanaan untuk memastikan pembangunan sesuai dengan daya dukung wilayah.

“Prinsip kehati-hatian perlu diterapkan terhadap pembangunan data center baru,” tandas Wahyu.

Menurutnya, pemerintah juga perlu menetapkan batas pemanfaatan air, standar efisiensi air dan energi, kewajiban penggunaan air daur ulang, serta mekanisme pengawasan yang transparan agar kebutuhan air masyarakat dan pertanian tetap menjadi prioritas.

Baca Juga: Data Center Marak di Jatiluhur, Air untuk Irigasi dan Pasokan ke Jakarta Terancam

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News