Reporter: Genta Disa | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemberlakuan European Union Deforestation Regulation (EUDR) pada 30 Desember 2026 menjadi tantangan bagi industri mebel dan kerajinan Indonesia. Kewajiban menelusuri asal bahan baku kayu hingga koordinat geografis lahan berpotensi membebani eksportir, terutama industri kecil dan menengah (IKM).
Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur mengatakan, kesiapan industri memenuhi ketentuan EUDR belum merata. Eksportir besar dan menengah relatif lebih siap karena telah menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) serta berpengalaman memenuhi persyaratan pasar internasional.
Sebaliknya, banyak IKM dan perajin masih terkendala modal, teknologi, sumber daya manusia, dan administrasi. Rantai pasok kayu yang panjang juga menyulitkan proses penelusuran bahan baku.
“Tantangan utamanya bukan sekadar membuktikan legalitas kayu, melainkan memastikan keterlacakan sampai ke lokasi lahan asal bahan baku dan membuktikan bahwa produksinya memenuhi persyaratan bebas deforestasi sesuai ketentuan EUDR,” ujar Sobur dalam keterangan tertulis kepada Kontan, Kamis (19/11/2026).
Baca Juga: EUDR Tambah Biaya Ekspor Kopi RI hingga Rp 700 Per Kg, Eksportir Kecil Tertekan
Menurut Sobur, satu produk furnitur bisa menggunakan kayu dari sejumlah pemasok dengan sumber berbeda. Produsen furnitur di Jepara, misalnya, dapat memperoleh komponen dari beberapa pengrajin. Setiap sumber bahan baku tersebut harus dapat ditelusuri hingga lokasi pemanenan.
Padahal, Uni Eropa merupakan salah satu pasar strategis bagi industri furnitur nasional. Berdasarkan pengolahan data Eurostat yang digunakan HIMKI, ekspor furnitur Indonesia ke Uni Eropa pada 2025 mencapai sekitar US$ 459 juta. Angka tersebut berasal dari kelompok produk HS 9401, 9402, dan 9403.
Nilai ekspor itu setara dengan sekitar 1,7% dari total impor furnitur Uni Eropa dari luar kawasan. Artinya, Indonesia masih memiliki peluang untuk memperbesar pangsa pasar di Eropa.
Namun, peluang tersebut terancam apabila eksportir tidak mampu memenuhi persyaratan EUDR. Risiko yang muncul antara lain penundaan pengiriman, kenaikan biaya verifikasi, hingga pengalihan pesanan ke negara pesaing yang memiliki sistem ketertelusuran lebih baik.
“Risiko kehilangan pesanan sangat nyata, terutama bagi perusahaan yang tidak dapat menyediakan informasi yang diperlukan pembeli Eropa,” katanya.
HIMKI belum dapat menghitung potensi penurunan ekspor akibat regulasi tersebut. Dampaknya bergantung pada kesiapan perusahaan, jenis produk, sumber bahan baku, dan penerapan aturan di negara tujuan.
Baca Juga: Industri Karoseri Nasional Bidik Pasar Tambang dan Logistik pada 2027
Dari sisi biaya, eksportir perlu menyiapkan anggaran untuk pemetaan asal bahan baku, validasi data geolokasi, dan pengembangan sistem ketertelusuran. Biaya lainnya mencakup penyesuaian administrasi, pelatihan tenaga kerja, serta audit internal.
HIMKI belum memiliki survei nasional yang representatif untuk menghitung rata-rata tambahan biaya kepatuhan. Meski begitu, Sobur menilai beban tersebut akan lebih berat bagi IKM yang belum terdigitalisasi.
Biaya pembangunan sistem dan penelusuran rantai pasok berpotensi menggerus margin keuntungan. Kondisi ini juga dapat mengurangi daya saing harga produk Indonesia di pasar ekspor.
“Kami mendorong pemerintah bersama asosiasi dan lembaga teknis melakukan pengukuran biaya kepatuhan berdasarkan skala perusahaan dan karakteristik rantai pasok,” jelas Sobur.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, HIMKI mengusulkan pengembangan sistem ketertelusuran nasional yang terintegrasi. Sistem ini perlu menghubungkan SVLK dengan data geospasial, identitas pemasok, dan pencatatan bahan baku secara digital.
Menurut Sobur, Indonesia sebenarnya tidak memulai dari nol. Indonesia telah memiliki SVLK dan pengalaman perdagangan kayu legal melalui kerja sama Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) dengan Uni Eropa. Namun, SVLK belum otomatis memenuhi seluruh kewajiban EUDR, terutama terkait data geolokasi lahan asal bahan baku.
HIMKI juga meminta pemerintah menyediakan pendampingan teknis dan pembiayaan terjangkau bagi IKM. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat diplomasi teknis dengan Uni Eropa agar sistem legalitas Indonesia dapat dimanfaatkan dalam pembuktian kepatuhan.
Baca Juga: Volume Penjualan Logam Timah (TINS) Melonjak 72% hingga September 2026
HIMKI mengusulkan program percontohan di sejumlah sentra industri, seperti Jepara, Cirebon, dan Solo Raya. Program tersebut diperlukan sebelum sistem ketertelusuran diterapkan secara nasional.
Sobur menambahkan, peluang pasar melalui Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) perlu diikuti kesiapan industri menghadapi persyaratan non-tarif. Pasalnya, kesepakatan perdagangan tersebut tidak otomatis menghapus kewajiban EUDR.
“Kami tidak meminta agar prinsip perlindungan hutan diabaikan. Yang kami perjuangkan adalah agar pelaksanaan regulasi lingkungan berlangsung adil, proporsional, dapat diterapkan, dan tidak menjadi hambatan yang secara tidak langsung menyingkirkan industri kecil dari perdagangan global,” tegasnya.
Bagi HIMKI, keberhasilan EUDR tidak cukup hanya diukur dari pemenuhan dokumen kepatuhan. Penerapan regulasi tersebut juga harus menjamin keberlangsungan akses pasar, industri, kelestarian hutan, serta kesempatan kerja masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)