kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.910.000   -13.000   -0,68%
  • USD/IDR 16.314   -26,00   -0,16%
  • IDX 7.190   22,76   0,32%
  • KOMPAS100 1.048   2,41   0,23%
  • LQ45 816   0,83   0,10%
  • ISSI 225   0,66   0,29%
  • IDX30 426   -0,19   -0,04%
  • IDXHIDIV20 504   -0,58   -0,11%
  • IDX80 118   0,05   0,04%
  • IDXV30 120   0,30   0,25%
  • IDXQ30 139   -0,24   -0,17%

Definisi e-commerce di Indonesia belum jelas


Senin, 21 November 2016 / 18:11 WIB
Definisi e-commerce di Indonesia belum jelas


Sumber: Kompas.com | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Perusahaan riset International Data Corporation (IDC) melihat definisi e-commerce di Indonesia masih belum jelas. Itu dilihat dari tidak adanya pengklasifikasian e-commerce.  

Head of Consulting IDC, Mevira Munindra menjelaskan, negara lain mendefinisikan e-commerce sebagai perusahaan pure play. Artinya, produk yang dijual merupakan hasil sendiri, tanpa adanya pihak ketiga. Salah satunya, yakni Amazon.  

Namun, kata dia, definisi e-commerce di Indonesia tidak terklasifikasi. Bahkan, penyedia jasa transportasi online juga masuk dalam definisi e-commerce. 

"Padahal, kami lihat ride sharing belum diklasifikasikan sebagai e-commerce, tetapi pemerintah menglasifikasikan sebagai e-commerce," ujar Mevira dalam Media Briefing di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (21/11).

Mevira menuturkan, IDC mendefinisikan pasar e-commerce di Indonesia menjadi tiga kategori. Pertama, perusahaan pure play. Kedua, pure-play e-commerce yang menjual produk dari pihak ketiga, seperti Bukalapak.com.

Ketiga, pure-play site e-commerce yang menjualkan barang di toko dan juga di online, seperti mataharimall.com.

Mevira memproyeksikan, nilai pasar dari tiga kategori e-commerce tersebut mencapat US$ 8 miliar atau Rp 104 triliun hingga akhir 2016.

Melvira berharap, pemerintah bisa mendefinisikan e-commerce tersebut. Terlebih lagi, saat ini sudah terdapat peta jalan e-commerce yang terdapat pada Paket Kebijakan ke-14.

"Kami harap peta jalan itu lebih clear definisinya dan harus melibatkan semua pemangku kepentingan juga," tandasnya. (Achmad Fauzi)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Digital Marketing for Business Growth 2025 : Menguasai AI dan Automation dalam Digital Marketing

[X]
×