Reporter: Nadia Citra Surya | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) membuktikan ancamannya terhadap produsen BlackBerry, Research In Motion (RIM) asal Kanada yang tidak kunjung membuka layanan purna jual di Indonesia.
"Kami menolak sementara permohonan sertifikasi BlackBerry dari RIM sejak sebulan lalu," ungkap Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S. Dewa Broto.
Gatot menjelaskan, sikap yang diambil Depkominfo tersebut berdasarkan hasil pertemuan Depkominfo, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dan perwakilan RIM pada pekan lalu.
Selain itu, Senin kemarin (22/6), Depkominfo telah melakukan pertemuan dengan tiga operator yakni PT Telkomsel, PT Indosat Tbk dan PT Excelcomindo Pratama Tbk selaku importir BlackBerry yang menjalin kerjasama secara langsung dengan RIM. "Depkominfo dan ketiga penyelenggara telekomunikasi tersebut sepakat melakukan permintaan dan tekanan bersama terhadap RIM agar rencana feasibility study pendirian perwakilan RIM di Indonesia dapat dilakukan secepat mungkin," terang Gatot.
GM corporate Communication PT Excelcomondo Pratama (XL) Myra Junor optimistis RIM akan melakukan langkah konkrit memenuhi aturan Depkominfo tersebut. "RIM tidak akan mensia-siakan pasar BlackBerry di Indonesia yang sangat besar dan tumbuh dengan pesat," ujar Myra. Myra sendiri mengaku, penjualan BlackBerry XL belum menemui kendala. "Selama ini persoalan purna jual dan servis bisa kami tangani, jumlahnya pun tak banyak," tandas Myra.
Tapi, tak semua pihak terlihat tenang. Smart Telecom yang bersiap meluncurkan BlackBerry CDMA harus menunda waktu peluncuran. "Secara teknis maupun paket komersial kami sudah siap. Tapi stok dari RIM belum ada," ujar Direktur Regulasi Smart Telecom Ubaidillah Fattah kepada KONTAN.
Ubaidilah mengatakan, segala persiapan perusahaan telah rampung. Perjanjian dengan RIM pun telah beres. Namun karena ada penghentian izin dari Depkominfo untuk produk BlackBerry yang akan masuk ke Indonesia, rencana peluncuran BlackBerry CDMA Smart pekan ini pun tertunda.
"Kami belum tahu sampai kapan harus menunggu," ucap Ubaidilah. Ia berharap persoalan layanan purna jual yang disyaratkan pemerintah kepada RIM bisa segera terpenuhi. "Kalau sekadar membuka kantor perwakilan di Indonesia, saya rasa bukanlah hal yang sulit," kata Ubaidillah.
Kendati mengaku kecewa, Ubaidillah mengaku langkah yang diambil pemerintah cukup proporsional. "Membuka layanan purna jual memang kewajiban vendor atau produsen. Layanan servis oleh operator hanyalah servis level pertama saja," kata Ubaidilah.
Gatot menegaskan Departemen Perdagangan dan Departemen Keuangan siap bekerjasama dengan Depkominfo terkait importasi produk BlackBerry hingga pendirian service centre di Indonesia terealisasi. "Jika dalam beberapa minggu ke depan belum ada wujud konkret dari RIM, Depkominfo akan mengkristalisasi ketegasan sikap lebih konkret," tandas Gatot tanpa merinci tindakan apa yang dimaksud.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
