kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.645.000   -15.000   -0,56%
  • USD/IDR 17.880   -55,00   -0,31%
  • IDX 5.843   -53,19   -0,90%
  • KOMPAS100 757   -7,52   -0,98%
  • LQ45 577   -6,41   -1,10%
  • ISSI 202   -0,90   -0,44%
  • IDX30 328   -3,70   -1,12%
  • IDXHIDIV20 403   -4,57   -1,12%
  • IDX80 86   -0,84   -0,96%
  • IDXV30 109   -0,79   -0,72%
  • IDXQ30 106   -1,20   -1,12%

Dilema nelayan atas kebijakan pembatasan BBM


Rabu, 06 Agustus 2014 / 16:31 WIB
ILUSTRASI. Promo Hokben Payday 24-28 Februari 2023 Beli 2 Bento Spesial Gratis 1 Ramen (Dok/Mandiri Kartu Kredit)


Reporter: Handoyo | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA. Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar merupakan penyumbang dari biaya produksi perikanan tangkap. Prosentasenya dapat mencapai 60%-70% dari total biaya produksi. Dengan semakin mahalnya biaya produksi tersebut, mengakibatkan nelayan dengan kapal diatas 30 gross ton (GT) pikir-pikir untuk melaut. 

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Gellwynn Jusuf mengatakan, dengan kebijakan pembatasan subsidi solar tersebut para nelayan akan memperhitungkan secara matang antara biaya melaut dengan hasil yang didapat agar tidak merugi. Dia menambahkan, selama ini pemilik kapal diatas 30 GT kebanyakan dimiliki oleh sekelompok nelayan.

Agar tidak terjadi kerancuan di lapangan, KKP mengharap adanya sistem kuota yang jelas untuk setiap kapal mendapatkan solar bersubsidi terus. Pasalnya bila menggunakan sistem siapa yang cepat dia yang mendapat atau first come first serve hal tersebut dirasa tidak adil juga. "Tujuan jelas, maksimal ada platformnya," kata Gellwynn, Rabu (6/8). 

Mengutip data KKP, saat ini jumlah kapal nelayan dibawah 30 GT jumlahnya mencapai hampir 400.000 unit. Sementara itu, untuk kapal diatas 30 GT jumlahnya mencapai 3.000 unit.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
KONTAN DIGITAL PREMIUM ACCESS
Kontan Academy
Inventory Management: From Chaos to Control Sales Coaching: Lead Better, Sell More!

[X]
×